Banda Aceh — DPD KNPI Aceh bersama puluhan organisasi kepemudaan se-Aceh menyatakan sikap tegas menyikapi keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengalihkan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara. Dalam pernyataan yang dibacakan pada Sabtu (14/6/2025) di Banda Aceh, KNPI Aceh menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Administrasi Wilayah, Safrizal ZA, karena dianggap menjadi biang keresahan rakyat Aceh dan merusak stabilitas politik pasca-perdamaian.
Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang yang selama ini tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, kini justru dicatatkan sebagai wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara melalui Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025. Bagi pemuda Aceh, keputusan itu adalah bentuk pencaplokan wilayah dan penghinaan terhadap sejarah, hukum, dan martabat Aceh.
“Ini tindakan ceroboh dan melecehkan Aceh. Tito dan Safrizal telah membuat luka baru. Mereka harus dipecat,” tegas Ketua KNPI Aceh dalam pernyataan sikap bersama yang diteken oleh lebih dari 25 organisasi pemuda lintas ormas, lintas ideologi, dan latar belakang.
KNPI Aceh menyebut keputusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Aceh, MoU Helsinki tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mereka menilai kebijakan pusat ini tidak hanya melanggar hierarki hukum, tetapi juga menunjukkan sikap arogan dan sembrono terhadap Aceh.
Dalam pernyataan yang sama, KNPI Aceh dan organisasi kepemudaan se-Aceh juga mendesak DPR-RI, khususnya anggota asal Aceh, untuk menggulirkan hak angket terhadap Kemendagri. Mereka meminta Pemerintah Aceh dan DPRA membentuk Tim Advokasi Khusus untuk merebut kembali empat pulau tersebut. Tim itu harus melibatkan Wali Nanggroe, tokoh adat, akademisi, ormas sipil, hingga diaspora Aceh.
Pernyataan tersebut menutup dengan nada peringatan. Jika suara pemuda Aceh terus diabaikan, maka ketegangan ini bisa berujung pada keretakan yang lebih luas. “Perdamaian Aceh bukan untuk dipermainkan. Ini peringatan keras. Jika pemerintah tidak bertindak, Aceh akan bicara dengan caranya sendiri,” tegas mereka.
Editor: Redaksi
