Lhokseumawe – Bidan desa merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan masyarakat di pedesaan. Tidak hanya dalam hal pemberi pelayanan kesehatan, keberadaannya yang ada di hampir setiap desa wilayah Provinsi Aceh ini juga menjadikan bidan desa berperan sebagai tumpuan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
Seperti halnya yang disampaikan Mahyuni (35), salah satu bidan di wilayah desa Blang Manyak, Kabupaten Aceh Utara ini mengatakan bahwa dirinya kerap menjadi tempat masyarakat bertanya seputar pelayanan kesehatan, termasuk informasi seputar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kadang-kadang memang kita agak bingung bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat (perihal kepesertaan JKN), seperti misal ada masyarakat yang kartunya nggak aktif, jadi memang kita harus siap mencari tau dan tanggap membantu karena memang kita lah bidan desa ini yang menjadi tempat masyarakat bertanya di lapangan,” ujar Mahyuni.
Bidan desa yang telah mengabdi lebih dari lima tahun ini pun mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, masyarakat di wilayahnya masih mudah dipengaruhi dengan informasi-informasi tentang pelayanan JKN yang keliru sehingga ia merasa perlu mencari tahu kebenarannya untuk dapat disebarkan langsung kemasyarakat yang membutuhkan di desanya.
“Selain untuk melakukan urusan administrasi BPJS punya saya pribadi, saya sebagai tenaga kesehatan juga datang langsung ke kantor (red: BPJS Kesehatan) ini untuk menanyakan beberapa informasi seputar kendala BPJS yang dialami masyarakat, karena sayang sekali kalau harus terus percaya dengan informasi yang tidak benar, apalagi yang mempersulit mereka mendapatkan pelayanan, padahal kalau kita tanya langsung sama BPJS (Kesehatan) semua ada solusinya, tidak sulit dan ternyata sangat sangatmudah,” ungkap Mahyuni.
Hal itu diungkapkannya paska mengetahui bahwa kini telah tersedianya kanal layanan tanpa tatap muka yang dapat diakses oleh seluruh peserta JKN dimana saja tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan.
“Memang dari beberapa tahun lalu kami sudah tahu bahwa di BPJS ada layanan administrasi melalui Aplikasi Mobile JKN, tapi itu juga masih susah dijangkau sama masyarakat desa, sekarang Alhamdulillahnya diberitahu bahwa sudah ada juga layanan melalui WhatsApp, jadi untuk orang-orang tua atau yang tidak bisa pakai aplikasi bisa kita dibantu sama keluarganya yang lain, jadi sangat mudah,” jelas Mahyuni.
Saat ditanya pendapatnya mengenai keberadaan Program JKN, Mahyuni dengan semangat mengatakan bahwa program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak 2014 lalu membawa manfaat yang sangat besar bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh dalam hal mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
“Sangat bagus (Program JKN), karena memang dengan adanya BPJS ini masyarakat bisa menikmati layanan yang bisa dibilang gratis ya, karena kan untuk masyarakat ada fasilitas dibayarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, dan juga bisa dibilang karena BPJS ini angka kematian ibu sekarang menurun sangat drastis,” ujarMahyuni.
Ia menjelaskan bahwa sebelum adanya Program JKN, angka kematian ibu hamil tergolong tinggi. Hal itu ditengarai karena rasa enggan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan.
“Kalau dulu orang-orang takut berobat karena biaya, sekali periksa itu butuh uang sekitar dua ratus ribuan, apalagi kalau misalnya kehamilan ibu-ibu ada masalah atau sampai perlu operasi sesar, bisa perlu uang sepuluh bahan lima belas juta lebih, dan itu yang masyarakat takutkan, jadi program ini memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Mahyuni.
Editor: Dahlan
