Jantho – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Besar mencatat adanya lonjakan signifikan dalam layanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada periode Agustus hingga Oktober 2025.
Data resmi yang dikeluarkan Disdukcapil Aceh Besar di Kota Jantho, Jumat (17/10/2025), menyebutkan sebanyak 632 jiwa telah melakukan perekaman KTP, atau mengalami peningkatan sekitar 0,22 persen dalam tiga bulan terakhir.
“Ya, dalam tiga bulan ini berdasarkan data yang kita peroleh hingga hari ini, sebanyak 632 jiwa melakukan perekaman KTP sejak Bulan Agustus hingga Oktober,” ujar Kepala Disdukcapil Aceh Besar Rahmad Sentosa, S.Sos, M.AP kepada Media Center Aceh Besar.
Rahmad menjelaskan, peningkatan perekaman KTP tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Aceh Besar, di antaranya Darul Imarah, Indrapuri, Sukamakmur, Baitussalam, dan Lembah Seulawah.
“Berdasarkan data yang kita lihat, terjadi lonjakan perekaman KTP terbanyak di Kecamatan Darul Imarah yang mencapai 165 jiwa, Baitussalam 91 jiwa, dan Sukamakmur 47 jiwa,” tuturnya.
Sementara itu, per Oktober 2025 tercatat dari 314.710 jiwa wajib ber-KTP, masih terdapat 6.478 jiwa yang belum melakukan perekaman. Untuk memudahkan masyarakat, Disdukcapil Aceh Besar telah menyediakan lima titik layanan perekaman, yakni di Kota Jantho, Sukamakmur, Peukan Bada, Ingin Jaya, dan Darussalam, ditambah Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Semoga dengan beberapa layanan yang tersebar tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah wajib memiliki KTP, untuk melakukan perekaman,” harap Rahmad.
Di sisi lain, salah seorang warga Darul Imarah, Ahmad Rinaldi, memperkirakan lonjakan perekaman KTP di wilayahnya turut dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung).
“Saya kira, pengaruh Pilchiksung ini bisa menjadi salah satu penyebab dari melonjaknya perekaman KTP, karena KTP salah satu syarat bisa mencoblos,” ujarnya.
Ahmad menambahkan, selain faktor Pilchiksung, peningkatan juga bisa disebabkan oleh warga baru yang menempati komplek perumahan di kawasan tersebut. Ia menilai fenomena itu sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat gampong.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
