Banda Aceh – Anggota Komisi IV DPRA, Munawar AR alias Ngohwan mendorong agar layanan transportasi Trans Koetaradja dijadikan Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, perubahan status ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi pengelolaan keuangan.
“Rapat terakhir dengan Dinas Perhubungan komisi IV menginginkan agar pelayanan transK awal tahun tidak berhenti hanya karena persoalan pengesahan anggaran APBA, maka kita akan melakukan kajian dan mendorong agar UPTD menjadi BLU (Badan Layanan Umum) supaya pengelolaan anggaran lebih fleksibel,” ujar Ngohwan, Minggu (4/5/2025).
Usulan ini disampaikan Ngowan meanggapi inisiatif Pemprov Aceh melalui Dishub yang telah meluncurkan Layanan Trans Koetaradja Digital sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik di Aceh.
Menurut Politikus PKB ini, peluncuran aplikasi tersebut merupakan langkah jitu dalam meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses layanan transportasi bagi masyarakat, terutama mahasiswa, siswa-siswi wisatawan, dan warga Banda Aceh serta Aceh Besar.
“Aplikasi ini memudahkan warga dalam merencanakan perjalanan karena bisa melihat langsung mengetahui posisi bus dan halte terdekat dari lokasi mereka. Ini sebuah lompatan penting dalam digitalisasi layanan publik,” katanya.
Ngohwan menilai bahwa Trans Koetaradja adalah tonggak penting dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.
Ia berharap kehadiran aplikasi ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan transportasi umum yang telah disediakan secara gratis ini.
Ngohwan juga mengapresiasi keberlanjutan layanan gratis Trans Koetaradja. Menurutnya, hal ini sangat membantu masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa yang sangat membutuhkan transportasi murah dan andal.
Trans Koetaradja ini, lanjut Ngohwan, sudah menjadi alat transportasi umum favorit masyarakat, karena itu DPRA mendorong agar fasilitas dan pelayanannya terus ditingkatkan. “Kendala di aplikasi ini masih belum bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat apalagi masyakat yang tidak memiliki alat komunikasi android. Nah, solusinya pemasangan papan digital di halte-halte agar masyarakat bisa memantau rute posisi bus bisa jadi solusi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peluncuran aplikasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendigitalisasi layanan publik, mendorong mobilitas warga, dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi demi lingkungan yang lebih baik.
Editor: Redaksi
