Bandung – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar KIP Talk bertajuk “Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Good University Governance” di Gedung O. Djauharuddin AR, Kamis (18/9/2025).
Acara dibuka oleh Ketua PPID Utama, Tedi Priatna, dengan menghadirkan Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat RI, Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Dian Nuraiman selaku Koordinator Pelaksana PPID.
Tedi Priatna menjelaskan, PPID UIN Bandung dibentuk untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai amanat regulasi nasional, mulai dari UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 61 Tahun 2010, hingga berbagai KMA terkait PPID di lingkungan Kementerian Agama.
“Sejak berdiri pada 2021 dengan predikat tidak informatif, PPID UIN Bandung terus berbenah. Alhamdulillah, tahun 2022 kami meraih predikat Badan Publik Informatif dengan peringkat ke-6 nasional untuk PTN dan ke-2 untuk PTKN. Pada 2024 meningkat menjadi peringkat 1 PTKN dengan predikat Informatif,” jelasnya.
Survei kepuasan layanan juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan I tahun 2025 skor kepuasan tercatat 81,50, lalu naik menjadi 83,62 pada triwulan II. Selain itu, aksesibilitas website PPID juga meningkat tajam. “Website PPID UIN Bandung tembus 4 ribu klik dari penelusuran Google. Data ini organik, bebas dari trafik palsu seperti slot gacor yang kerap menyerang website institusi,” tambahnya.
Kehadiran Duta Keterbukaan Informasi Publik 2024 turut memperkuat implementasi keterbukaan informasi di lingkungan kampus. “Hari ini ketiga duta hadir membersamai acara KIP Talk, demi memperkuat komitmen good university governance,” ucapnya.
Sementara itu, Handoko menegaskan keterbukaan informasi merupakan pilar fundamental Good University Governance. Transparansi, kata dia, memberi akses informasi akurat, relevan, dan mudah dipahami bagi pemangku kepentingan sehingga mereka dapat berpartisipasi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja universitas.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban lembaga publik, tetapi pilar utama terciptanya good university governance. Perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dengan membangun budaya transparansi agar kepercayaan publik semakin meningkat,” tegasnya.
Menurut Handoko, ada lima langkah strategis untuk mewujudkan hal ini: membuat kebijakan yang jelas, membangun infrastruktur digital, melatih staf, menunjuk pejabat informasi publik, dan menumbuhkan budaya terbuka di lingkungan kampus.
KIP Talk diikuti oleh unsur pimpinan universitas, mulai dari Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur, Kepala Bagian, hingga tim kerja PPID di universitas, fakultas, dan unit pelaksana.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
