Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengukuhkan 88 Duta Akrual dan Duta Barang Milik Negara (BMN) periode 2025–2028. Mereka berasal dari unit eselon I dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.
Usai dikukuhkan, para duta menyampaikan rasa bangga sekaligus tekad untuk membawa perubahan nyata dalam tata kelola keuangan dan aset Kemenag.
Tiara Yuko Astagini, Duta Akrual dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), menuturkan pengalamannya sejak pertama kali dipercaya sebagai duta pada 2015. Menurutnya, peran ini bukan sekadar tugas formal.
“Bisa bertemu dengan teman-teman di daerah itu kebahagiaan tersendiri, rasanya sudah seperti keluarga sendiri. Bagi saya proses menjadi duta membuat kita terbiasa bekerja siang dan malam, menyusun laporan keuangan bersama, hingga siap menjadi rujukan di tingkat wilayah maupun pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Henry, Duta BMN dari Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, menegaskan komitmennya menjaga marwah lembaga. Ia mengajak seluruh jajaran mendorong terciptanya tata kelola aset yang lebih baik.
“Sebagai insan Kementerian Agama, kita bersama-sama menjaga maruah lembaga ini. Mari wujudkan opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya. WTP adalah harga mati,” tegas Henry, Selasa, 16 September 2025.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menekankan bahwa duta bukan hanya simbol, melainkan agen perubahan. Ia berharap para duta mampu menjadi teladan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, meningkatkan literasi keuangan, menjaga kualitas laporan, serta mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Kehadiran duta ini juga diharapkan dapat membangun budaya akuntabilitas dan integritas dalam setiap lini kerja,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Ahmad Hidayatullah, mengingatkan pentingnya mengubah budaya kerja. Menurutnya, setiap unit harus proaktif mencari solusi agar persoalan tidak berulang.
“Kalau cara kerja ini tidak diubah, persoalan akan selalu muncul setiap tahun. Duta akrual harus bisa menembus batas sektoral dan mendorong koordinasi yang lebih kuat,” tegasnya.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
