Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara di ruang Badan Legislasi DPR RI, Kamis (4/9/2025).
Rapat terbuka tersebut dipimpin oleh Endipat Wijaya selaku pimpinan Panja, dengan agenda utama membahas perbaikan penyampaian RUU berdasarkan kompilasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
RUU Pengelolaan Ruang Udara masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Regulasi ini disusun karena ruang udara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki nilai strategis dan harus dikelola secara tepat, berdaya guna, dan berkelanjutan.
Dalam draf RUU, pengaturan ruang udara mencakup kedaulatan penuh hingga batas vertikal 110 km dari permukaan laut. Pemanfaatannya diarahkan untuk kepentingan pertahanan, penerbangan, perekonomian, sosial budaya, serta lingkungan hidup.
Selain itu, aturan juga mengatur penetapan kawasan udara terlarang, terbatas, berbahaya, zona identifikasi pertahanan udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ), hingga kawasan subantariksa. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kedaulatan, menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, serta melindungi objek vital nasional.
Rapat Panja turut dihadiri perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Mabes TNI.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
