BANDA ACEH – Aceh resmi dipilih sebagai tuan rumah peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun 2025. Acara tersebut akan berlangsung di Banda Aceh pada 9–10 Desember mendatang dan mendapat dukungan penuh dari Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE.
Dukungan itu disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, beserta rombongan di Banda Aceh, Jumat (29/8/2025).
Ia menyebut peringatan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga menjadi pengingat atas perjalanan panjang Aceh melewati konflik hingga mencapai perdamaian.
“Di Aceh ada korban konflik, ada sejarah panjang yang masih membekas. Bicara HAM di Aceh sangat kompleks. Tetapi dari sini pula lahir satu model perdamaian yang bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa dan dunia,” ujar Fadhlullah.
Wagub menekankan, lebih dari tiga dekade masyarakat Aceh hidup dalam konflik bersenjata dan dampaknya masih dirasakan hingga kini. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat mempercepat implementasi penuh butir-butir perdamaian dalam MoU Helsinki.
“Tidak ada kemenangan dalam peperangan. Yang ada hanya kerugian. Banyak orang tanpa dosa meninggal. Damai Aceh harus kita jadikan contoh bagi dunia, tapi jangan sampai sejarah perjuangan dan pengorbanan rakyat Aceh dilupakan,” tegasnya.
Fadhlullah juga memastikan kesiapan Aceh untuk menyukseskan peringatan tersebut. “Mari kita ceritakan sejarah, jangan sampai hilang dari ingatan, tapi juga jangan saling menjatuhkan. Perdamaian Aceh adalah untuk republik yang aman dan damai,” katanya.
Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan pemilihan Aceh sebagai tuan rumah dilatarbelakangi oleh catatan sejarah konflik dan perdamaian yang dimilikinya. Terlebih tahun 2025 bertepatan dengan 20 tahun penandatanganan MoU Helsinki.
“Kami ingin menjadikan Aceh sebagai contoh praktik baik penyelesaian konflik bagi bangsa Indonesia dan dunia. Kegiatan yang nanti kita langsungkan di Aceh berupa seminar, agenda budaya dalam konteks lokal Aceh, serta kunjungan ke situs-situs bersejarah. Walau ruang lingkup terbatas di Banda Aceh,” ujar Atnike.
Ia menambahkan, kegiatan ini akan melibatkan Pemerintah Aceh bersama Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), universitas, dan kelompok masyarakat sipil. “Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Aceh. Harapan kami juga acara ini bisa dibuka langsung oleh Presiden,” ucapnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BRA Jamaluddin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Mahdi Efendi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta rombongan Komnas HAM.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
