Aceh Selatan — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan terjebak dalam jeratan utang ratusan miliar rupiah yang membayangi kas daerah. Kondisi ini memaksa Pemkab melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp104 miliar sebagai upaya penyelamatan keuangan daerah.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta hasil review utang oleh Inspektorat, utang belanja Pemkab Aceh Selatan pada tahun anggaran 2024 mencapai angka mencengangkan, yaitu Rp184.214.570.873,99. Tidak hanya itu, dana earmark yang sudah digunakan sepanjang tahun 2024 juga mencapai Rp132.362.340.202,33.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Aceh Selatan mengalami defisit riil sebesar Rp267.364.205.368,01 pada tahun yang sama. Situasi keuangan yang kian “mencekik” itu kian berat setelah pemerintah pusat memangkas anggaran daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berimbas pada pengurangan anggaran daerah hingga Rp104 miliar.
Bupati Aceh Selatan H. Mirwan mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tidak baik-baik saja akibat tingginya utang dan potensi defisit yang besar.
“Kita start membangun Aceh Selatan dengan kondisi anggaran yang minus, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus membenahi dan mencari solusi agar berbagai program pembangunan di daerah tetap dapat berjalan nantinya,” ujarnya pada Kamis, 10 Juni 2025.
Utang Membayangi, Pemkab Aceh Selatan Cari Solusi
Tumpukan utang yang membengkak diibaratkan seperti bom waktu yang mengancam jalannya roda pemerintahan. Namun, H. Mirwan bersama wakilnya, H. Baital Mukadis, menyatakan optimistis bisa mengatasi krisis fiskal ini melalui pembenahan tata kelola keuangan daerah serta menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“Kita optimis bahwa setiap penyakit ada obatnya, setiap persoalan ada solusinya, begitupun dengan persoalan kondisi keuangan daerah Aceh Selatan saat ini. Secara internal Pemerintahan, kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah, disamping itu kita terus melakukan pendekatan dan lobi-lobi baik ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk menjemput program-program pembangunan untuk Aceh Selatan tercinta,” jelasnya.
Bahkan, di tengah krisis keuangan yang mengancam, Bupati Aceh Selatan tetap meluncurkan program 100 hari kerja. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen nyata untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, meski anggaran dalam kondisi minus.
“Alhamdulillah, dengan semangat kebersamaan membangun daerah program-program 100 hari kerja dapat kita luncurkan semaksimal mungkin walaupun kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Ini membuktikan bahwa dengan semangat kebersamaan kita perlahan akan bangkit menuju perubahan,” katanya.
H. Mirwan juga berharap masyarakat memberikan dukungan moral dan doa untuk membantu Pemkab membawa Aceh Selatan keluar dari krisis.
“Do’a dan dukungan masyarakat adalah kekuatan bagi kami dalam berupaya semaksimal mungkin membawa Aceh Selatan dari kondisi minus menuju ke arah yang lebih maju dan produktif,” pungkasnya.***
Editor: RedaksiReporter: Syaiful AB
