TAKENGON – Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana di Kabupaten Aceh Tengah menuai sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari sulitnya proses pendataan dan pendaftaran, minimnya sosialisasi, hingga dugaan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, Tuah Bahgie, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan penerima bantuan tersebut.
Menurut Tuah, mekanisme pendaftaran yang mengharuskan masyarakat menggunakan aplikasi digital SAPA ( Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM ) serta memenuhi persyaratan administrasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha kecil.
Terlebih, pengusulan tahap pertama disebut hanya dibuka selama tiga hari. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat, khususnya pelaku usaha lanjut usia, warga di wilayah pelosok, serta mereka yang memiliki keterbatasan akses internet dan pemahaman teknologi.
Tidak hanya persoalan pendaftaran, Tuah juga menyoroti dugaan ketidaktepatan pendataan penerima bantuan di tingkat kampung.
Ia menyebutkan adanya informasi mengenai dugaan usaha yang tidak aktif atau bahkan fiktif masuk dalam pendataan. Sementara itu, sejumlah pelaku UMKM yang benar-benar menjalankan usaha dan terdampak bencana justru tidak terdata maupun menerima bantuan.
Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, terdapat aparatur kampung yang masuk dalam pendataan calon penerima, sedangkan masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan usaha akibat bencana belum terakomodasi.
“Pendataan ini perlu dievaluasi kembali. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar memiliki usaha dan terdampak bencana justru tidak mendapatkan bantuan, sementara usaha yang diduga tidak aktif atau fiktif malah masuk dalam daftar penerima,” ujar Tuah.
Ia juga mempertanyakan minimnya penyebarluasan informasi program Banpres UMKM. Menurutnya, sosialisasi dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga pemerintah kampung dinilai belum maksimal.
Akibatnya, masih banyak warga yang bertanya mengenai keberadaan bantuan tersebut, persyaratan, mekanisme pendaftaran, hingga cara memastikan apakah mereka masuk dalam daftar penerima.
SK Kementerian UMKM Nomor 38 Tahun 2026
Sorotan tersebut juga berkaitan dengan dokumen resmi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, yakni Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Nomor 38 Tahun 2026 tentang Penetapan Nama-Nama Pengusaha Mikro Penerima Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Kabupaten Aceh Tengah Tahap I.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan dan mengusulkan calon penerima bantuan yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan.
Selanjutnya, data usulan tersebut melalui proses validasi oleh Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian UMKM sebelum ditetapkan melalui keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro.
Berkaitan dengan keputusan tersebut, Tuah meminta pihak terkait membuka ruang evaluasi terhadap proses pendataan di lapangan, termasuk memastikan kesesuaian antara kondisi usaha penerima dengan data yang diusulkan hingga ditetapkan.
Ia juga meminta pemerintah daerah menindaklanjuti keluhan masyarakat, melakukan pemeriksaan ulang apabila ditemukan ketidaksesuaian, serta memperjuangkan pelaku usaha terdampak bencana yang belum terakomodasi.
“Presiden Prabowo melalui program bantuan ini tentu mengharapkan pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru tertinggal,” tegasnya.
Tuah berharap DPRK Aceh Tengah melalui fungsi pengawasan turut mengambil sikap dengan meminta penjelasan instansi terkait mengenai proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, serta kemungkinan tindak lanjut bagi pelaku UMKM terdampak bencana yang belum terdata.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengurus NIB maupun melakukan pendaftaran melalui aplikasi SAPA.
Menurutnya, apabila ditemukan
ketidaksesuaian data, pemerintah harus melakukan evaluasi berdasarkan kondisi riil di lapangan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Yang perlu dipastikan adalah apakah penerima benar-benar pelaku usaha dan apakah mereka memang terdampak bencana. Pemerintah harus hadir memastikan bantuan ini sampai kepada masyarakat yang berhak,” tutupnya.
Program bantuan pemerintah diharapkan menjadi solusi pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Karena itu, pendataan yang transparan, sosialisasi yang merata, serta mekanisme pendaftaran yang mudah menjadi hal penting agar tidak ada pelaku usaha terdampak yang kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.
Editor: Dahlan
