Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Aceh Barat di Aula Teuku Umar, Setdakab pada Kamis (27/8/2026).
Tarmizi mengatakan, tujuan dari dikumpulkannya para pimpinan perusahaan baik itu perusahaan perkebunan, pertambangan dan juga bank tersebut adalah untuk melaksanakan rapat dan menyamakan pemikiran demi kebaikan dan kemajuan daerah kedepannya.
“Hari ini kami memanggil dan mengumpulkan semua perusahaan, kami meminta komitmen perusahaan untuk peduli terhadap daerah, jadi tadi kami minta kepada perusahaan untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungan dan desa – desa disekitarnya,” kata Tarmizi.
Dikatakan Tarmizi, jangan sampai aktivitas perusahaan mengganggu lahan pertanian masyarakat dan sumber air bersih karena itu merupakan sumber penghidupan dan pendapatan masyarakat.
“Kemudian perhatikan jalan, jembatan, kesehatan misalnya Puskesmas dan Pustu, sekolah, masjid dan lain – lainnya. Kami juga minta kepada perusahaan supaya dilakukan reboisasi dan penghijauan mengingat iklim EL Nino semakin tinggi derajatnya kedepan atau semakin panas,” katanya.
Selain itu kata Tarmizi, dia juga meminta kepada perusahaan untuk melakukan reklamasi terhadap bekas kegiatan mereka, karena saat ini sudah mulai muncul atau meningkatnya kasus penyakit malaria.
“Kemudian kita meminta perusahaan supaya menerima usulan program CSR itu programnya minimal setengah dari program usulan Pemda, karena pada hari ini fiskal kita lemah dan sumber anggaran daerah sedikit sekali sehingga bisa dibantu melalui program CSR,” ujar Tarmizi.
Jangan sampai program CSR perusahaan diusulkan sendiri oleh pihak perusahaan secara menyeluruh, namun harus menerima setengah program Pemda untuk dilaksanakan melalui dana CSR walaupun nantinya dikelola oleh pihak perusahaan.
“Selanjutnya ada program Proyek Strategis Nasional (PSN) program prioritas Presiden seperti Sekolah Rakyat (SR) timbunannya dibantu, itu lah yang kita minta komitmen hari ini kita kumpulkan semuanya, nanti pada waktunya akan ada pertemuan lagi dengan direksi perusahaan untuk memperkuat komitmen ini,” ujarnya.
Tarmizi menyebutkan, ada dua perusahaan yang tidak bisa membantu PSN pemerintah seperti Sekolah Rakyat, kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina.
Respon dari perwakilan perusahaan yang hadir pada rapat tersebut kata Tarmizi sangat baik, namun pemerintah akan terus mengingatkan pihak perusahaan dan melakukan pengawasan secara ketat terlebih lagi yang berkaitan dengan lingkungan.
“Kami tidak meminta bantuan dalam konteks profit sharing, yang kita minta adalah program melalui dana kewajiban CSR perusahaan yang 1 persen wajib untuk daerah, programnya saja untuk membantu daerah,” kata Tarmizi.
Nantinya kata Tarmizi, pihak perusahaan dan pemerintah dapat melakukan evaluasi bersama dalam hal penentuan program serta perusahaan juga bisa melakukan audit terhadap program tersebut karena mereka yang akan melaksanakannya di lapangan.
Tarmizi menyebutkan, selama ini seluruh perusahaan melakukan medical cek up pegawainya di klinik atau rumah sakit swasta. Maka dari itu dia meminta 70 persen pegawai perusahaan untuk melakukan medical cek up di RSUD CND.
Editor: Dahlan
