Banda Aceh — Dinas Pendidikan Aceh resmi menjatuhkan sanksi disiplin kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terkait polemik mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat.
Salah satu ASN yang menerima sanksi ialah Faisal YR, S.Pd., yang menjabat sebagai Plt Kepala SLBN Aceh Barat Daya.
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 100.3/509/2026 tertanggal 6 Mei 2026, Faisal dikenai hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Faisal dinilai melanggar ketentuan disiplin ASN karena menyampaikan persoalan internal birokrasi kepada media massa dan pihak luar tanpa melalui mekanisme kedinasan.
Selain itu, ia juga disebut terlibat dalam penandatanganan mosi tidak percaya terhadap pimpinan cabang dinas pendidikan di Abdya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, selain Faisal, sejumlah kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB lainnya di Abdya turut menerima sanksi disiplin ringan.
Mereka di antaranya Marzuki, Arianto, Indra Safril, Zulfadli, Abu Bakar, Wiwik Angrahini, Subarianto, Naini Afrita, Ibrahim Mai, Cut Imelda, Harnis Sofyan, Hasanuddin, Afrizal, dan Vardi Isma.
Tidak hanya kepala sekolah, beberapa pengawas pembina juga dikabarkan ikut menjalani pemeriksaan internal terkait polemik tersebut.
Kasus ini bermula dari munculnya mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah kepala sekolah terhadap Plt Kacabdin Abdya pada awal April 2026. Dinamika internal itu kemudian menjadi perhatian Dinas Pendidikan Aceh.
Melalui surat resmi Nomor 800.1.11/4808 tertanggal 10 April 2026, para kepala sekolah dipanggil ke Banda Aceh untuk mengikuti pertemuan klarifikasi dan konsolidasi terkait kondisi internal satuan pendidikan di wilayah Abdya.
Polemik tersebut memunculkan beragam tanggapan di kalangan tenaga pendidik. Sebagian pihak menilai langkah penegakan disiplin ASN penting untuk menjaga tata kelola birokrasi pendidikan tetap berjalan sesuai aturan.
Namun, ada pula yang berharap penyelesaian persoalan dilakukan secara bijaksana agar tidak memperkeruh hubungan internal di lingkungan pendidikan.
Hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi perhatian di Aceh Barat Daya dan dinilai mencerminkan memanasnya dinamika birokrasi pendidikan di daerah itu.
Editor: RedaksiReporter: Abdul Rani
