Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali kebijakan terbaru terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Daniel menegaskan bahwa JKA merupakan program strategis yang sejak awal dirancang untuk menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan yang berpotensi membatasi akses masyarakat perlu dikaji secara mendalam.
Ia menilai, JKA bukan sekadar program layanan kesehatan, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak dasar masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“JKA adalah instrumen keadilan sosial yang harus tetap menjaga prinsip keterbukaan dan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh,” ujar Daniel.
Daniel juga menyampaikan bahwa DPRK Banda Aceh menerima berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pelaksanaan JKA tetap bersifat inklusif dan tidak menimbulkan kekhawatiran baru di tengah warga.
Menurutnya, kebijakan publik di sektor kesehatan harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh menimbulkan kesenjangan akses layanan.
Selain itu, ia mendorong agar Pemerintah Aceh membuka ruang dialog dengan DPR Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam menjaga keberlanjutan program JKA.
“Dialog terbuka menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Daniel menegaskan, DPRK Banda Aceh akan terus mengawal kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan agar program JKA tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Aceh.
Editor: Dahlan
