Banda Aceh – Anggota DPRA Fraksi Partai NasDem, Martini, mengungkap besaran alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang hanya Rp4 miliar per orang. Dalam Rapat Paripurna Tahun 2026, Martini menilai angka ini tidak cukup untuk menampung semua aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kita hanya mendapatkan Rp4 miliar untuk Pokir per anggota, itu sangat terbatas. Banyak aspirasi masyarakat yang ingin kita realisasikan, tapi alokasi ini belum mencukupi,” ungkap Martini di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (6/4/2026).
Menurut Martini, sebagian besar dana Pokir digunakan untuk pembangunan rumah ibadah, yaitu Rp3,5 miliar untuk masjid, Rp300 juta untuk sekolah, dan Rp200 juta untuk dayah. Ia menekankan bahwa anggaran ini harus dikelola secara transparan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses benar-benar terealisasi.
Martini juga menyoroti adanya perbedaan besar antara kebutuhan masyarakat di lapangan dan besaran dana yang tersedia. “Di lapangan, banyak proyek yang membutuhkan dana lebih besar. Dengan Rp4 miliar, kita harus selektif dan ini tentu tidak bisa menampung semua aspirasi,” tambahnya.
Selain itu, Martini mendorong agar setiap dokumen Pokir dicatat dengan jelas dan tidak ada pemotongan anggaran saat disalurkan melalui Pemerintah Aceh. Hal ini penting agar publik mengetahui bagaimana dana digunakan dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
Legislator ini juga menyarankan agar DPRA melakukan evaluasi setiap tahun terhadap besaran Pokir, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Ia berharap Pemerintah Aceh mempertimbangkan kenaikan anggaran Pokir agar lebih banyak aspirasi masyarakat bisa terakomodasi.
Editor: Dahlan
