Banda Aceh – Program Makanan Bergizi (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai penggerak ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) RI menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program tidak keluar dari wilayah.
Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah diminta mengutamakan pasokan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.
“Kebijakan ini bertujuan agar anggaran yang digelontorkan pemerintah tetap berputar di daerah, bukan justru mengalir ke luar wilayah,” ujarnya di Banda Aceh beberapa waktu lalu.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah jika dikelola dengan tepat.
Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai sangat besar dan dapat menjadi sumber penguatan ekonomi lokal apabila dipenuhi oleh peternak setempat.
“Jika kebutuhan dipenuhi dari luar, maka uang yang seharusnya beredar di daerah justru keluar. Ini tentu merugikan karena potensi lokal tidak dimanfaatkan,” katanya.
Di Provinsi Aceh sendiri, skala program MBG tergolong besar. Saat ini terdapat 553 unit SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program, dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 28 ribu orang. Sementara itu, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 1,7 juta jiwa. Khusus Banda Aceh terdapat 36 SPPG yang bertugas menyalurkan hingga 95.593 porsi per hari untuk siswa.
Dengan asumsi biaya Rp10 ribu per orang, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp17 miliar setiap hari.
Sony menegaskan, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang bisa digerakkan melalui program MBG. Namun, dampak tersebut sangat bergantung pada sumber pasokan bahan pangan yang digunakan.
“Kalau seluruh kebutuhan dipenuhi dari dalam daerah, maka perputaran dana akan tetap berada di Aceh dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Karena itu, BGN meminta satuan tugas MBG di setiap daerah memastikan rantai pasok kebutuhan pangan berasal dari wilayah masing-masing. Mulai dari beras, sayuran, buah-buahan hingga produk peternakan diharapkan dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.
Menurut Sony, kebijakan ini juga membuka peluang besar bagi petani dan peternak untuk terlibat langsung dalam program nasional tersebut.
“Program ini menjadi kesempatan untuk memberdayakan petani dan peternak lokal agar ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” katanya.
Editor: Dahlan
