Banda Aceh – Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin langsung penguatan langkah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banda Aceh.
Pertemuan strategis tersebut digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (26/2/2026), sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat tata kelola keuangan daerah menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Dalam arahannya, Illiza menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi menyangkut ketenteraman dan stabilitas sosial masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi menjaga ketenteraman masyarakat. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari keluarga dan stabilitas sosial,” ujar Illiza.
Apresiasi untuk Kerja Nyata TPID dan BI
Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh, TPID, dan TP2DD yang dinilai konsisten melakukan pemantauan harga, inspeksi mendadak (sidak) pasar, penguatan distribusi pangan, hingga digitalisasi layanan publik.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau, terutama saat konsumsi masyarakat meningkat selama Ramadan.
“Pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau,” tegasnya.
Strategi 4K Jadi Fondasi Pengendalian Inflasi
Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan strategi 4K sebagai fondasi pengendalian inflasi, yaitu:
Keterjangkauan harga melalui pasar murah dan stabilisasi pangan.
Ketersediaan pasokan lewat kerja sama antar daerah dan urban farming.
Kelancaran distribusi dengan fasilitasi distribusi pangan serta pengamanan jalur logistik.
Komunikasi efektif berbasis data harga dan edukasi belanja bijak kepada masyarakat.
Illiza menekankan bahwa kebijakan harus berbasis data dan dilakukan secara antisipatif.
“Kita tidak boleh menunggu harga melonjak baru bergerak. Stabilitas harga harus dijaga secara konsisten,” ujarnya.
BI: Inflasi Dipicu Komoditas Pangan Segar
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menjelaskan bahwa inflasi Banda Aceh masih didominasi komoditas pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai, bawang, beras, dan produk perikanan.
Faktor cuaca serta peningkatan permintaan selama Ramadan turut memengaruhi fluktuasi harga.
Menurutnya, intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan operasi pasar terbukti efektif menekan gejolak harga, khususnya di pasar tradisional. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama pasokan antar daerah, mengingat Banda Aceh bukan wilayah sentra produksi.
“Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Inflasi dan Digitalisasi Harus Berjalan Seiring
Dalam forum tersebut, Illiza juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi.
Menurutnya, TPID dan TP2DD harus berjalan beriringan: menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat tata kelola fiskal dan pelayanan publik.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi belanja, transparansi pengelolaan keuangan, percepatan realisasi pembangunan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Kita ingin digitalisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi indikator,” katanya.
Illiza optimistis sinergi antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjadikan Banda Aceh sebagai model pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah di Aceh, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan aman dan kondusif.
Editor: Dahlan
