Kota Jantho — Kabupaten Aceh Besar diusulkan sebagai daerah prioritas program Indonesia Blue Coast. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar pun menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi konsep ekonomi biru (blue economy) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si dalam Forum Group Discussion (FGD) Indonesia Blue Economy for Coastal Livelihoods di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (12/02/2026).
FGD tersebut menghadirkan Tim Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang mempresentasikan program Indonesia Blue Coast sekaligus melakukan survei potensi wilayah pesisir Aceh Besar.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong implementasi konsep ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan potensi kelautan dengan pelestarian lingkungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama perangkat daerah terkait membahas rencana program Blue Coast yang diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan pesisir serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Bahrul Jamil, didampingi Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Besar, Ir. Makmun, MT.
Bahrul menegaskan, Pemkab Aceh Besar mendukung penuh perencanaan program tersebut dan berkomitmen memperkuat tata kelola potensi kelautan dan pesisir secara terintegrasi.
“Dengan kolaborasi dan sinergi yang baik, kami berharap Blue Coast dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat pesisir,” katanya.
Sementara itu, Tim Presentasi KKP RI, Harun, menjelaskan bahwa program Indonesia Blue Coast merupakan turunan dari misi Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan Ekonomi Biru.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi dan kesepahaman antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi ekonomi biru, sehingga program yang dirancang dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” ujarnya.
FGD tersebut turut dihadiri perwakilan International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar, sejumlah pimpinan OPD, unsur Panglima Laot, penyuluh perikanan dan kelautan, para camat, serta unsur masyarakat pesisir.
Kawasan pesisir yang menjadi perhatian dalam program ini meliputi Pulo Aceh, Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Baitussalam, dan Mesjid Raya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan pesisir yang berkelanjutan di Aceh Besar.
Editor: Dahlan
