Banda Aceh – Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi. Penetapan ini dilakukan seiring berakhirnya masa tanggap darurat, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dalam rapat koordinasi virtual yang digelar pada Kamis malam (29/1/2026). Rapat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Dr. Safrizal ZA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta unsur Forkopimda lainnya.
“Pemerintah Aceh menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi selama 90 hari, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026,” ujar Gubernur Muzakir Manaf.
Dalam arahannya, Gubernur Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera melaksanakan sejumlah langkah strategis selama masa transisi. Prioritas utama meliputi penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pertolongan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan dan pengungsi.
Selain itu, Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya kelancaran logistik dengan memastikan Jalan Tol Sibanceh Seksi 1 ruas Padang Tiji–Seulimum tetap berfungsi. Pemerintah Aceh turut memberlakukan kebijakan pembebasan barcode pengisian BBM subsidi di SPBU untuk mendukung mobilitas alat berat dan armada pemulihan di lapangan.
Optimalisasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) juga menjadi perhatian utama agar dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dapat diselesaikan tepat waktu.
“Dokumen R3P direncanakan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” kata Mualem.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan teknis di lapangan. Fokus utama saat ini adalah percepatan pembersihan material sisa bencana, terutama di wilayah dataran tinggi.
“Penetapan status transisi ini menjadi titik awal pemulihan Aceh. Instruksi Gubernur akan segera kami tindak lanjuti, khususnya pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) akan kami koordinasikan untuk mendukung upaya tersebut,” tutup M. Nasir.
Editor: Dahlan
