Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/1/2026). Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, SIP, MPA.
Total bantuan sebesar Rp500 juta tersebut bersumber dari dua komponen, yakni Rp250 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung. Dari jumlah tersebut, Rp250 juta diserahkan kepada Pemerintah Aceh, sementara Rp250 juta lainnya disalurkan melalui Kwarda Gerakan Pramuka Aceh.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat Lampung yang disalurkan melalui pemerintah daerah dan Gerakan Pramuka sebagai wujud kepedulian terhadap saudara-saudara di Aceh yang terdampak bencana.
“Dana kemanusiaan ini merupakan amanah masyarakat Provinsi Lampung, sekaligus bagian dari kepedulian Gerakan Pramuka Lampung dalam merespons musibah yang menimpa masyarakat Aceh,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, dana dari unsur Pramuka dihimpun melalui aksi Bumbung Kemanusiaan, yang melibatkan partisipasi aktif seluruh jajaran Pramuka di Lampung, mulai dari Kwartir Cabang hingga anggota Pramuka di tingkat akar rumput.
“Seluruh dana disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada bangsa dan negara,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dan Gerakan Pramuka Lampung. Ia menilai bantuan tersebut sangat berarti dalam mendukung upaya pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir juga memaparkan perkembangan penanganan pascabencana di Aceh. Ia menyebutkan, jumlah pengungsi telah menurun signifikan dari sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa yang kini masih berada di 988 titik pengungsian.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit serta menyiagakan 530 pos kesehatan yang didukung tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia.
“Khusus di Aceh Tamiang, meskipun belum optimal akibat kerusakan infrastruktur yang cukup parah, namun secara umum layanan rumah sakit daerah telah kembali beroperasi. Alhamdulillah, dengan kolaborasi semua pihak, wabah kolera berhasil dicegah. Saat ini fokus layanan kesehatan diarahkan pada penyakit kulit, ISPA, dan kebutuhan kesehatan lainnya,” jelas M. Nasir.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Aceh telah mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan sejak 5 Januari 2026. Relawan Aparatur Sipil Negara (ASN) diterjunkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.
M. Nasir juga menyoroti besarnya solidaritas nasional yang ditunjukkan melalui banyaknya bantuan langsung dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah provinsi lain ke daerah-daerah yang sempat terisolasi.
Saat ini, fokus penanganan diarahkan pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi dengan target membuka kembali konektivitas desa-desa terisolasi sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Tercatat sebanyak 150 organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 96 pelaku dunia usaha bergabung bersama Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses pemulihan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Jufri Effendi, Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Darmawan, Kepala Pelaksana BPBA Fadmi Ridwan, serta Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Rifki Sofyan beserta rombongan.
Editor: Dahlan
