Banda Aceh – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banda Aceh, Dessy Maulidha, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang digelar di Hotel Seventeen, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) Banda Aceh dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Dalam sambutannya, Dessy menegaskan bahwa kampanye tahunan ini menjadi pengingat bahwa segala bentuk kekerasan tidak boleh dinormalisasi maupun dibiarkan terjadi di tengah masyarakat.
Ia memaparkan kondisi riil kasus kekerasan di Banda Aceh dalam tiga tahun terakhir. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tercatat menangani 514 kasus, terdiri dari 294 korban perempuan dewasa dan 220 korban anak. Adapun pola kekerasan didominasi oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 340 kasus, menjadikannya bentuk kekerasan terbanyak selama periode tersebut.
Pada 2023, laporan yang melibatkan anak menjadi yang tertinggi, sedangkan pada 2022 kasus terhadap perempuan lebih banyak dilaporkan.
Sementara pada periode Januari–November 2025, tercatat 123 kasus yang ditangani UPTD PPA, terdiri dari 62 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 61 kasus terhadap anak.
“Angka ini adalah alarm, bukan sekadar statistik. Ini wajah nyata luka yang dialami perempuan dan anak-anak kita,” ujar Dessy.
Pencegahan Harus Melibatkan Semua Pihak
Dessy menegaskan bahwa upaya mencegah kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi lintas unsur, mulai dari sekolah, gampong, lembaga agama, keluarga, hingga masyarakat luas, menjadi kunci utama.
“Kita perlu sekolah yang aman, gampong yang peduli, keluarga yang saling menghargai, serta masyarakat yang berani melapor dan tidak menutup mata. Lembaga layanan pun harus profesional dan hadir tanpa menghakimi,” katanya di hadapan peserta perwakilan balee inong, daiyah, dan majelis taklim.
Melalui rakor ini, ia berharap koordinasi lintas sektor dapat diperkuat, mekanisme rujukan diperjelas, dan langkah-langkah konkret dapat disusun untuk implementasi 2025–2026.
“Kita ingin Banda Aceh bukan hanya memiliki layanan yang baik, tetapi juga ekosistem pencegahan yang kuat dari hulu ke hilir, dari gampong hingga tingkat kota,” ujar Dessy, yang hadir mewakili Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah.
Penguatan Sistem Pencegahan Kekerasan
Sebelumnya, Plt Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Tiara Sutari, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan membangun sistem dan mekanisme pencegahan kekerasan yang lebih efektif.
“Kita ingin memperluas keterlibatan banyak pihak dalam mendorong percepatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuannya jelas, menekan angka kekerasan,” ujarnya.
Mengusung tema “Kita punya andil ciptakan ruang aman menuju Banda Aceh adil, inklusif, dan bermartabat”, kegiatan ini diikuti 30 peserta dari organisasi perempuan dan jajaran Dinas P3AP2KB. Narasumber berasal dari internal DP3AP2KB serta perwakilan akademisi.
Tiara juga menyoroti salah satu program prioritas kepemimpinan Illiza–Afdhal, yakni mewujudkan UPTD PPA terpadu dengan konsep one stop service.
“Korban tak perlu lagi ke polres. Semua layanan, termasuk petugas medis dan spiritual, tersedia di UPTD. Ini akan menghemat waktu, biaya, dan memberikan pendampingan lebih menyeluruh,” tutupnya.
Editor: Dahlan
