Meulaboh – Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat menggelar Workshop Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiyah dan Diniyah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026.
Ketua MPD Kabupaten Aceh Barat, Drs. Adami Umar, M.Pd mengatakan, workshop peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dilaksanakan selama dua hari dari 2 hingga 3 September dan diikuti oleh 40 perwakilan dayah. Yang berlangsung di Aula Cabdin.
“Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari unsur ulama, pengelola akreditasi dayah dan Kementerian Agama untuk memberikan penguatan kepada peserta, baik melalui penyampaian materi maupun diskusi serta praktik,” kata Adami, Kamis (3/9/2026).
Dikatakan Adami, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Bupati Aceh Barat pada bidang pengembangan dan penguatan dayah sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan pendidikan dan SDM di Aceh Barat.
“Melalui peningkatan kapasitas manajerial, mutu, akreditasi dan legalitas kelembagaan, kita mendorong terciptanya tata kelola dayah yang semakin baik serta memperkuat sinergi dengan Pemkab Aceh Barat dan dinas terkait dalam pengembangan dayah,” katanya.
Adami menyebutkan bahwa, peningkatan mutu dayah merupakan bagian penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berilmu, berakhlak dan memiliki daya saing. Dan dayah memiliki posisi strategis dalam pendidikan masyarakat Aceh.
“Karena itu, peningkatan mutu tidak hanya menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga bagaimana dayah dikelola secara profesional, memiliki administrasi yang tertib, memenuhi standar mutu, serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan,” katanya.
Pemateri pertama pada workshop tersebut yaitu Ketua PW HUDA Aceh Barat, Abu Abdurrahman Amin yang menyampaikan materi terkait kepemimpinan dan strategi pengelolaan dayah salafiyah, pengalaman, tantangan dan solusi.
“Pokok pembahasan diarahkan pada pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam mengelola dayah Salafiyah, termasuk bagaimana menghadapi berbagai tantangan pengelolaan lembaga serta mencari solusi berdasarkan pengalaman dan kondisi riil dayah,” ujar Adami.
Kemudian kata Adami, pemateri kedua adalah Ketua Majelis Akreditasi Dayah Aceh, Tgk. Marbawi Yusuf, SH dengan tema yaitu tahapan proses jaminan mutu pendidikan dayah berbasis akreditasi.
“Tidak berhenti pada penyampaian materi, peserta juga mengikuti diskusi dan praktik mengisi serta melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sistem penjaminan mutu pendidikan dayah. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat memahami sekaligus mempraktikkan proses persiapan dokumen yang diperlukan,” ujarnya.
Selanjutnya pada hari kedua kata Adami, para peserta mendapatkan materi terkait legalitas dan pengakuan satuan pendidikan formal pada pondok pesantren yang disampaikan oleh Dr. H. Muntasyir, S.Ag., M.A Kabid PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh.
“Kita ingin dayah di Aceh Barat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Penguatan manajemen, mutu dan akreditasi harus berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai keislaman, tradisi keilmuan dan karakter yang menjadi kekuatan dayah,” kata Adami.
Selain itu Adami juga berharap agar para peserta dapat menerapkan hasil workshop tersebut di lembaga masing-masing. Dan akreditasi hendaknya tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Editor: Dahlan
