MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjaga integritas dalam mengelola keuangan negara. Peringatan ini disampaikan setelah Pemprov Sumut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Kamis (12/6), di Gedung DPRD Sumut, Medan.
Usai menerima penghargaan, Bobby menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan seluruh tim pemeriksa atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Pemprov Sumut.
“Izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah banyak meluangkan waktu membantu memperbaiki,” kata Bobby.
Ia menegaskan, capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Bobby mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
“Saya juga mengingatkan diri sendiri dan untuk kita semua yang ada di sini, khususnya para pimpinan OPD agar menjadikan diri kita insan yang jauh dari korupsi. Yang benar-benar mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bobby menyebut bahwa raihan WTP tidak bisa dijadikan jaminan mutlak bahwa Pemprov Sumut bersih dari praktik korupsi. Ia mengingatkan bahwa WTP hanya mencerminkan tata kelola laporan keuangan yang dinilai baik secara administratif, namun bukan berarti tidak ada potensi penyimpangan.
Lebih lanjut, Bobby meminta DPRD Sumut agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Ia bahkan membuka ruang koreksi jika ditemukan kejanggalan dalam anggaran yang dikelola OPD.
“Kami juga mengharapkan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut, kalau ada di OPD anggarannya aneh-aneh, silakan dikoreksi. Ini agar kejadian-kejadian negatif atau belanja yang tidak efektif tak terulang lagi,” ujar Bobby.
Bobby menambahkan, masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk dalam hal efisiensi belanja dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, ia meminta bimbingan terus-menerus dari BPK serta pengawasan ketat dari DPRD.
Di sisi lain, Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan proses audit LKPD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2024 dengan metodologi yang valid dan sesuai standar.
“Penilaian pertama itu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua sistem pengendalian internal, ketiga kepatuhan, dan keempat kecukupan pengungkapan,” ujar Haerul.
Namun, Haerul menegaskan bahwa opini WTP bukan berarti nihil dari praktik korupsi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan sampel yang terbatas oleh waktu dan sumber daya yang dimiliki.
“Ini berdasarkan sampel saja, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya,” jelasnya. [ANTARA]
Editor: RedaksiReporter: RedaksiSumber: https://www.antaranews.com/berita/4896257/gubernur-sumut-terima-opini-wtp-ke-11-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri
