Home / Politik

Senin, 14 Juli 2025 - 12:00 WIB

Wakil Ketua MPR: Dorongan Politik Jadi Kunci Wujudkan Perlindungan Perempuan-Anak

mm Redaksi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. dok. MPR RI

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. dok. MPR RI

Jakarta — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, dorongan politik semua pihak jadi kunci mewujudkan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini disampaikannya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7), menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap kelompok rentan itu.

“Langkah membangun sistem perlindungan yang baik bagi semua warga negara memerlukan dukungan penuh semua pihak terkait. Dorongan untuk memperkuat kelembagaan sistem perlindungan perempuan dan anak harus segera didukung dengan langkah-langkah nyata,” kata Lestari.

Baca Juga :  DPR Akan Panggil YouTube hingga TikTok Bahas Revisi UU Penyiaran

Data Simfoni PPA mencatat sejak Januari-Juli 2025 ada 14.385 kasus kekerasan, mayoritas korbannya anak (62,5%) dan perempuan (80,7%).

Baca Juga :  Laskar Panglima Nanggroe Harap Husnan Harun Pimpin Bappeda Aceh: Dorong Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, mendorong pembentukan UPTD PPA di semua daerah dan mempercepat pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat wilayah.

Menurut Lestari, selain kebijakan, political will para pemangku kepentingan sangat penting. “Dorongan dari Kantor Kemenko Polhukam itu harus menjadi perhatian serius dari pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Baca Juga :  SAPA: Jika Tanah Blang Padang Dikuasai atas Nama Warisan Belanda, Apa Makna Kemerdekaan Indonesia?

Rerie, sapaan Lestari, juga mengingatkan perlindungan warga adalah amanah konstitusi dan kunci menciptakan SDM yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.***

Editor: RedaksiReporter: Redaksi

Share :

Baca Juga

Politik

Wamenhan RI Terima Kunjungan Deputy Secretary General Kementerian Pertahanan Malaysia

Politik

SAPA Desak Penghentian Anggaran Instansi Vertikal, Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan di APBA 2025

Politik

Indonesia dan Belarus Bahas Kerja Sama Pertahanan, Indonesia Siap Ikut MILEX-2025

Politik

Aktivis Muda Aceh Nilai Polemik Elit Politik Rugikan Rakyat Akar Rumput

Politik

KPA Kritik Pemerintah Aceh Terlalu Pro-Korporasi Tambang, Rakyat Terus Tersisih

Politik

FPRA Tolak RUU BUMD

Politik

DPR Minta Tambang Ilegal Papua Segera Ditindak Tegas

Politik

Akademisi Unaya Apresiasi Langkah Wali Kota Banda Aceh Soal Penegakan Syariat Islam