Home / Pemerintah Aceh

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:25 WIB

Wagub Aceh Terima Audiensi MPU, Bahas Keseragaman Penerapan Hukum Mawaris

mm Redaksi

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bersama unsur Mahkamah Syar’iyah Aceh dan jajaran Pemerintah Aceh di ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026). Foto: Dok. Istimewa

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bersama unsur Mahkamah Syar’iyah Aceh dan jajaran Pemerintah Aceh di ruang kerja Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026). Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan hukum waris (mawaris) berdasarkan kekhususan Aceh, dengan fokus pada upaya menyamakan pemahaman dan praktik penerapannya di tengah masyarakat.

Audiensi itu turut dihadiri unsur Mahkamah Syar’iyah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekda Aceh, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.

Baca Juga :  Bergerak Bersama PKK: Tri Tito Karnavian dan Marlina Muzakir Berikan Bantuan dan Trauma Healing di Bireuen

Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas berbagai dinamika yang muncul di masyarakat terkait penerapan hukum mawaris. Pembahasan difokuskan pada pentingnya keseragaman antara pandangan MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh agar pelaksanaan hukum waris Islam dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Baca Juga :  Mualem Gerak Cepat

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik pertemuan tersebut dan menilai sinergi antara ulama, lembaga peradilan, dan pemerintah sangat penting dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

“Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai dengan kekhususan Aceh,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan itu.

Menurutnya, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan syariat Islam yang perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan kesamaan persepsi antarlembaga. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara baik dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktiknya.

Baca Juga :  Lantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, Gubernur Aceh Dorong Pengembangan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan 

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam merumuskan pedoman yang lebih seragam terkait pelaksanaan hukum mawaris, sehingga dapat memberikan kepastian dan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Kader Al Washliyah Aceh Dukung Muhsin sebagai Plh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Pemerintah Aceh

Mulai 10 April 2026, ASN Aceh Jalani Sistem Kerja WFH Berbasis Kinerja

Pemerintah Aceh

Pasca Idul Fitri 1447 H, Sekda Aceh Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Integritas

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakati Qanun RPJMA 2025-2029

Ekbis

Gubernur Aceh Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Transformasi Digital dalam RUPS Bank Aceh Syariah
Pemakaman Lansia

Pemerintah Aceh

Pemprov Aceh Pastikan Pemakaman Lansia Berjalan Lancar

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Susun R3P Pascabencana Banjir dan Longsor, Target Rampung Januari 2026

Pemerintah Aceh

Realisasi APBA 2026 Capai 30,65 Persen, Sekda Aceh Tekankan Percepatan Kinerja SKPA