BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan seluruh kebun kelapa sawit di Aceh bebas dari wilayah deforestasi. Hal ini menjadi peluang besar bagi perusahaan global untuk berinvestasi dan membangun pabrik hilirisasi kelapa sawit di provinsi itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Wagub Fadhlullah saat menghadiri peluncuran kelompok kerja kemitraan kelapa sawit berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel Hermes Palace, Rabu (13/8/2025).
Forum ini diikuti oleh pimpinan dan perwakilan perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit, antara lain Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, dan Sinar Mas. Selain itu hadir pula pimpinan lembaga mitra Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, Forum Konservasi Leuser, serta pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga.
Fadhlullah berharap forum ini dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan global terhadap Aceh. “Mari berkolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat Aceh, dalam upaya mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan di Aceh,” kata Fadhlullah. Ia menekankan bahwa investasi hijau akan berdampak positif bagi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Wagub Aceh menambahkan, pemerintah provinsi berkomitmen memenuhi permintaan pasar kelapa sawit global melalui rantai pasok bebas deforestasi yang inklusif terhadap petani. Dua kebijakan utama telah diterbitkan untuk mendukung hal ini, yakni: peta jalan kelapa sawit berkelanjutan 2023-2045 (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024) dan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan 2023-2026 (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024).
Namun, Aceh belum memiliki industri hilir yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha sawit. Padahal provinsi ini menghasilkan lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) per tahun, atau sekitar 2,41% dari total produksi nasional.
Untuk mendukung iklim investasi, Pemerintah Aceh berkomitmen memperbaiki dan memperkuat infrastruktur. Saat ini, Aceh memiliki satu bandara internasional, 10 bandara lokal, lima pelabuhan perikanan internasional, lima pelabuhan domestik, serta sejumlah fasilitas energi dan air minum.
Fadhlullah menambahkan, pembangunan jalan tol tengah dilakukan untuk menghubungkan ibu kota provinsi dengan perbatasan Sumatera Utara. “Dalam empat tahun ke depan, diharapkan jalan tol Aceh sudah terhubung dengan jalan tol lintas Sumatera,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah memperjuangkan peningkatan infrastruktur di wilayah barat selatan Aceh, termasuk pembangunan terowongan penghubung Gunung Paro-Kulu dan Geurutee, untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
