Jakarta – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil merebut kembali kawasan hutan seluas 3,3 juta hektar yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Capaian dalam waktu delapan bulan ini jauh melampaui target yang ditetapkan.
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menyaksikan langsung penyerahan aset tahap IV tersebut kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (12/9/2025). Acara ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mengamankan aset negara.
“Acara yang berlangsung di Kejaksaan Agung ini menegaskan dukungan penuh dari Kemhan terhadap upaya pemerintah untuk mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai secara ilegal,” ujar Sjafrie.
Penyerahan tahap keempat ini mencakup lahan lebih dari 674 ribu hektar. Secara kumulatif, total lahan yang telah diserahkan kepada BUMN tersebut mencapai 1,5 juta hektar, termasuk di dalamnya sekitar 1.600 hektar kebun sawit. Masih ada sekitar 1,8 juta hektar lahan yang sedang dalam proses verifikasi untuk segera diserahkan.
Tidak hanya berfokus pada sektor kehutanan, Satgas PKH juga memperluas operasinya ke sektor pertambangan tanpa izin. Sebanyak 4,2 juta hektar lahan tambang ilegal telah berhasil diidentifikasi dan diverifikasi. Satgas baru saja menguasai kembali lahan dari dua perusahaan yang beroperasi tanpa izin di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.
Dengan perubahan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Satgas PKH kini memiliki kewenangan untuk menghitung dan menagih denda administratif kepada pelaku. Penguatan hukum ini memberikan efek jera dan meningkatkan nilai pemulihan bagi negara.
Aset yang berhasil diselamatkan dan diserahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp150 triliun. Operasi Satgas PKH juga memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara, dengan realisasi meliputi Rp325 miliar dari kas negara, Rp185 miliar dari sektor pajak, serta Rp1,2 triliun dari PBB dan BPHTB.
Acara penyerahan dokumen secara simbolis dari berbagai pejabat terkait menandai keberhasilan kolektif dalam mengamankan aset strategis negara untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
