Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada tahun anggaran 2026.
Sebelumnya, anggaran TKD Aceh tersebut sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada Aceh, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah membantu menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI hingga keputusan strategis tersebut dapat diambil.
Pengembalian anggaran TKD Aceh tersebut bermula dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Banda Aceh.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Aceh secara langsung meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar anggaran TKD Aceh dikembalikan guna mempercepat pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.
Rapat strategis tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, di sela-sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah berbincang singkat, Dasco kemudian menyerahkan telepon kepada Menteri Keuangan Purbaya untuk melanjutkan komunikasi langsung dengan Presiden.
Tak lama kemudian, Menteri Keuangan memastikan bahwa anggaran TKD Aceh tetap utuh.
“Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh, enggak dipotong,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh.
Selain isu pengembalian anggaran TKD, dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Aceh juga meminta pemerintah pusat mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial serta bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir.
Fadhlullah menekankan agar bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi keluarga dengan rumah rusak berat tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara (huntara) selesai.
“Jika harus menunggu pembangunan huntara, prosesnya akan memakan waktu cukup lama dan memberatkan masyarakat yang masih berada di pengungsian,” ujarnya.
Ia menegaskan, data penerima bantuan telah divalidasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga pencairan bantuan dapat segera ditindaklanjuti.
Wakil Gubernur Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Menurutnya, standar pembangunan rumah layak huni di Aceh selama ini mencapai Rp98 juta per unit, sehingga ia berharap besaran bantuan pusat untuk rumah rusak ringan, sedang, dan berat dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar di Aceh.
Saat ini, bantuan pemerintah pusat untuk rumah rusak berat sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta.
“Kami mohon hal ini dapat dipertimbangkan kembali oleh kementerian terkait, demi percepatan pemulihan dan kualitas hunian masyarakat pascabencana,” pungkas Fadhlullah.
Editor: Dahlan
