Kota Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar Drs Syukri, didampingi Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP dan Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Besar Rahmadaniaty SSos MM, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana Banjir dan Tanah Longsor bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Tito Karnavian melalui zoom meeting, Jumat (9/1/2026).
Rakor tersebut turut diikuti Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota dari daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Dalam forum itu, Mendagri Tito Karnavian secara langsung berdialog dengan para kepala daerah untuk mengecek indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan pascabencana.
Dari Provinsi Aceh, rakor diikuti oleh Pemerintah Provinsi Aceh bersama 18 kabupaten/kota terdampak banjir. Sementara dari Provinsi Sumatera Utara diikuti 19 kabupaten/kota, dan dari Sumatera Barat diikuti 16 kabupaten/kota. Mendagri meminta seluruh kepala daerah melaporkan perkembangan terbaru penanganan dan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengecek langsung kondisi pelayanan pemerintahan dan layanan publik, meliputi fasilitas kesehatan seperti RSUD, rumah sakit swasta, puskesmas, dan klinik. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, akses darat (jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan desa), serta perekonomian daerah seperti pasar, warung, kedai, restoran, toko, dan hotel atau penginapan.
Tak hanya itu, aktivitas sosial masyarakat termasuk rumah ibadah juga menjadi perhatian dalam evaluasi pemulihan pascabencana.
“Semoga kondisi daerah pasca musibah banjir dapat kembali normal. Terima kasih atas kerja keras seluruh pimpinan daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat,” ujar Mendagri.
Mendagri mengakui bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan pelayanan publik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat bersama kementerian terkait dan seluruh pemangku kepentingan telah bergerak cepat dalam penanganan bencana tersebut.
“Rakor ini sangat penting untuk mengetahui langkah-langkah serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pemulihan pascabencana, sehingga perekonomian daerah dapat segera bangkit kembali,” tutup Tito Karnavian.
Editor: Dahlan
