Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, di Kantor Kemenko Kumham Imipas RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya penyelesaian status Lapangan Blangpadang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum.
Dalam audiensi itu, Fadhlullah didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Drs. Syakir, M.Si., serta Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa persoalan status Blangpadang telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, perkembangan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden dan terus dikoordinasikan bersama sejumlah kementerian terkait untuk mencari solusi yang memberikan kepastian hukum.
Yusril menjelaskan, secara historis terdapat landasan yang kuat bahwa Blangpadang merupakan tanah wakaf Sultan Iskandar Muda. Namun demikian, proses penyelesaiannya tetap harus memperhatikan aspek administrasi negara karena lahan tersebut saat ini masih tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan berada dalam penguasaan TNI Angkatan Darat.
“Kita membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kuat,” ujar Yusril.
Sebagai salah satu alternatif penyelesaian, Yusril menawarkan mekanisme penetapan (isbat) wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Blangpadang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa penyelesaian status tanah wakaf Blangpadang merupakan harapan masyarakat Aceh yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi pertanahan, tetapi juga memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat Aceh.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Aceh juga memaparkan sejumlah dokumen dan bukti historis yang mendukung status Blangpadang sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda yang diperuntukkan bagi kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman.
Menutup pertemuan, Yusril menyampaikan akan mengoordinasikan rapat lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Agama. Hasil koordinasi tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian yang adil, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian status wakaf Blangpadang dengan tetap menghormati nilai sejarah, ketentuan hukum, serta kemaslahatan masyarakat Aceh.
Editor: Dahlan
