Banda Aceh – Proses pemekaran Kabupaten Aceh Raya semakin mendekati tahap final. Seluruh persyaratan administratif pembentukan daerah otonomi baru (DOB) telah terpenuhi, dan kini hanya menunggu pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Panitia Aceh Raya, Teungku Helmi, SE., MM, yang memastikan bahwa Aceh Raya sudah terdaftar resmi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu calon kabupaten baru di Provinsi Aceh.
“Aceh Raya sudah masuk dalam daftar usulan Mendagri untuk menjadi kabupaten baru. Saat ini kita berada pada tahapan akhir, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat,” ujar Teungku Helmi, Sabtu (18/10/2025).
Ia menambahkan, pekan lalu tim pemekaran Aceh Raya yang dipimpin oleh Ketua Panitia Aceh Raya, Drs. H. Abdurraman Ahmad, telah memenuhi undangan Kemendagri di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh informasi bahwa pencabutan moratorium direncanakan akan dilakukan pada awal Januari 2026.
“Informasi resmi yang kami terima, hasil kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan Dirjen OTDA Kemendagri menetapkan pencabutan moratorium akan dilakukan di awal Januari 2026. Ini menjadi kabar baik yang sangat dinanti oleh masyarakat Aceh Raya,” jelasnya.
Teungku Helmi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para tokoh daerah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan panjang pembentukan Kabupaten Aceh Raya. Ia menilai, pemekaran ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemekaran ini adalah amanah rakyat dan wujud komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan di wilayah barat-selatan Aceh,” pungkasnya.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
