Banda Aceh – Terima laporan masyarakat terkait dugaan pungutan atas sertifikasi guru di sejumlah sekolah, Ombudsman RI Perwakilan Aceh memastikan tindak lanjut dari laporan tersebut. Tanpa dasar aturan yang sah, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun, oleh siapapun, atas sertifikasi guru.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh Dian Rubianty menyatakan, laporan terkait hal tersebut sudah diterima Ombudsman pekan lalu. Mengingat urgensinya, proses penerimaan dan penyelesaian laporan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman (RCO).
“Kami mendapat informasi dari para pelapor, saat ini sedang proses pencairan sertifikasi triwulan satu 2026.” jelas Dian.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Aceh itu menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk langkah penyelesaian.
“Apreasiasi kami kepada Pemerintah Daerah yang sudah merespon dan menunjukkan komitmen untuk memastikan proses sertifikasi berjalan tertib, transparan, dan bebas dari pungutan,” ujar Dian.
Dian sekaligus meminta Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota se-Aceh, khususnya Dinas Pendidikan, turut memastikan agar tidak ada pungutan di luar ketentuan atas sertifikasi guru di sekolah-sekolah.
“Jangan anggap pungutan ini praktik lazim. Disdik, Kepsek, operator sekolah wajib memudahkan prosesnya. Ini tugas. Bukan bantuan yang boleh dimintakan imbalan,” tegas Dian.
lanjut, Dian menjelaskan bahwa dasar utama pelaksanaan sertifikasi guru telah diatur secara jelas dalam regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) Pasal 8 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
“Artinya, sertifikasi adalah kewajiban profesional guru yang difasilitasi negara, bukan layanan berbayar,” jelas Dian.
Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, serta meningkatkan profesionalitas guru. Dengan kata lain, sertifikasi merupakan instrumen peningkatan mutu pendidikan, bukan ruang untuk praktik pungutan.
“Fokusnya peningkatan mutu pendidikan. Jadi tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proses ini untuk menarik biaya,” tegasnya.
Ketentuan ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 ayat (3) yang menyebutkan sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi setelah lulus uji kompetensi pada satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
Ombudsman menegaskan, mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi saat ini telah dirancang semakin transparan. Pemerintah telah menerapkan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara pemerintah daerah, guna mencegah keterlambatan maupun potensi penyimpangan.
Pembayaran dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIMBAR) sebagai jembatan data antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan, dengan skema transfer langsung oleh Kementerian Keuangan.
“Dengan sistem transfer langsung, prosesnya sudah transparan dan meminimalkan celah penyimpangan,” kata Dian.
Adapun syarat pencairan diantaranya meliputi pembaruan data Dapodik, sinkronisasi gaji pokok, serta verifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat.
Ombudsman menegaskan, apabila masih ditemukan pungutan dalam bentuk apa pun, tanpa dasar hukum atas sertifikasi guru, praktik tersebut merupakan pelanggaran ketentuan dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Ombudsman melalui pemeriksaan serta langkah korektif kepada pihak terkait.
“Dengan sistem yang sudah langsung ke rekening guru dan berbasis data nasional, tidak ada alasan lagi muncul pungutan dalam proses sertifikasi maupun pencairan tunjangan,” tutup Dian.
Editor: Dahlan
