Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bappeda menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena) dengan melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk membahas lima isu strategis prioritas pembangunan daerah.
Musrena dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, di Aula Bappeda Kota Banda Aceh, Kamis (27/2/2026).
Adapun arah kebijakan utama pembangunan tahun 2027 mencakup peningkatan layanan infrastruktur dasar dan optimalisasi sumber daya, serta memperkuat kemitraan pembangunan.
Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta memastikan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana serta perubahan iklim.
“Oleh sebabnya kita harus berani menetapkan prioritas. Kita harus berani memilih mana yang paling mendesak, mana yang paling berdampak, dan mana yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas di Banda Aceh,” ujarnya.
Lima isu strategis prioritas yang dibahas meliputi: peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan daerah; peningkatan daya saing ekonomi berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal; penguatan nilai-nilai Islami, budaya, dan kearifan lokal; serta penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.
Illiza menegaskan bahwa kelima isu tersebut harus dipandang dengan perspektif gender dan perlindungan anak dalam penyusunan prioritas pembangunan perangkat daerah.
“Saya berharap Musrena ini melahirkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan realistis berbasis data serta pengalaman riil di lapangan. Setiap masukan dari forum ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD 2027,” tutupnya.
Editor: Dahlan
