TAKENGON – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Fitriana Mugie, menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu.
Penegasan tersebut disampaikan Fitriana dalam rapat pembahasan rencana pencairan Banpres bagi pelaku UMKM terdampak bencana yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Aceh Tengah, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, M.SP., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Koperasi dan UKM, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI), para reje kampung, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait.
Pertemuan tersebut membahas mekanisme penyaluran sekaligus upaya percepatan pencairan bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM yang mengalami dampak akibat bencana hidrometeorologi. Program ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha memulihkan aktivitas ekonomi setelah mengalami kerugian akibat bencana.
Dalam kesempatan itu, Fitriana Mugie mengingatkan agar proses pendataan calon penerima bantuan tidak hanya mengacu pada data awal, tetapi juga harus terus diperbarui melalui verifikasi faktual di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat pelaku UMKM terdampak bencana yang mengaku belum masuk dalam pendataan penerima bantuan. Sejumlah keluhan tersebut, kata dia, juga telah disampaikan masyarakat kepada DPRK Aceh Tengah.
“Kita harus mengedepankan asas keadilan dalam penanganan bencana. Banyak pelaku UMKM yang belum terdata dan telah menyampaikan berbagai keluhan kepada kami. Karena itu, kami meminta agar pendataan terus diperbarui dan diverifikasi sehingga bantuan ini tidak salah sasaran,” tegas Fitriana.
Ia menilai, penyaluran bantuan pascabencana harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kondisi riil masyarakat yang terdampak.
Jangan sampai pelaku usaha yang benar-benar mengalami kerugian justru tidak mendapatkan kesempatan menerima bantuan hanya karena persoalan administrasi atau pendataan yang belum menyeluruh.
Fitriana juga mendorong dinas terkait untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kampung.
Keterlibatan reje kampung dinilai penting karena pemerintah kampung lebih mengetahui kondisi masyarakat dan perkembangan usaha warganya sebelum maupun setelah bencana.
Selain memastikan kelengkapan data, verifikasi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penerima maupun munculnya persoalan dalam proses penyaluran bantuan.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, M.SP., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRK, lembaga keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat realisasi program Banpres tersebut.
Menurut Muchsin, koordinasi lintas sektor dan keakuratan data menjadi faktor penting agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai mekanisme serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia berharap bantuan tersebut nantinya dapat memberikan dorongan bagi pelaku UMKM untuk kembali menjalankan usaha, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Aceh Tengah pascabencana.
Rapat tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan koordinasi lintas sektor dan melakukan penyempurnaan data calon penerima manfaat.
Dengan demikian, proses pencairan Banpres bagi UMKM terdampak bencana diharapkan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga mengedepankan transparansi, keadilan, dan ketepatan sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terabaikan dalam proses pemulihan pascabencana.
Editor: Dahlan
