Banda Aceh – Setahun sudah Muharram Idris bersama Syukri memimpin Kabupaten Aceh Besar dengan janji menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga kini, sebagian publik masih mempertanyakan di mana letak perubahan tersebut.
Pemerhati sosial budaya sekaligus Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, M. Nur, menilai secara faktual belum terlihat pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan pemerintahan di lingkungan Pemkab Aceh Besar.
Ia bahkan menyebut narasi pembangunan yang belakangan dipublikasikan lebih menyerupai kelanjutan program lama ketimbang capaian baru pemerintahan Muharram–Syukri.
M. Nur mencontohkan pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 13 Februari 2026, berjudul “Aceh Besar Menapak Fondasi, Merajut Harapan”. Menurutnya, sejumlah program yang disebutkan dalam laporan tersebut merupakan agenda lanjutan pemerintahan sebelumnya.
“Disebutkan ada program pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha mikro, dan pendampingan pelaku usaha. Pertanyaannya sederhana, apakah itu benar-benar ada dalam APBK 2026? Jika ada, jalankan dengan serius dan tepat sasaran. Jika tidak, ini bukan sekadar janji kosong, ini pembohongan publik,” tegasnya kepada awak Media, Sabtu (14/02/2026), di Banda Aceh.
Ia menambahkan, publik berhak mendapatkan transparansi dan kejelasan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama terkait program prioritas yang dijanjikan saat kampanye.
Menurutnya, pemerintahan daerah perlu menunjukkan indikator kinerja yang terukur agar masyarakat dapat menilai secara objektif capaian satu tahun kepemimpinan tersebut.
Editor: Dahlan
