Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menegaskan komitmen industri perbankan syariah untuk menjadi yang terdepan dalam era keuangan berkelanjutan.
Langkah ini diwujudkan melalui respons proaktif terhadap integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS S1 dan S2) yang akan segera diadopsi.
Dalam rangka itu, BSI bersama Asbisindo, United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) menyelenggarakan Roundtable Discussion on ESG. Forum strategis ini mempertemukan regulator OJK, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta pimpinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menyatukan langkah dan merumuskan strategi adaptasi industri.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Keberlanjutan di bawah Asbisindo.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, menegaskan bahwa penerapan ESG bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan strategis yang mendesak.
“Penerapan ESG kini menjadi penilaian utama bagi investor global, lembaga rating, nasabah. Seiring dengan rencana OJK menyempurnakan POJK 51/2017 dan adopsi standar IFRS S1 & S2, pelaporan keberlanjutan harus terintegrasi penuh ke dalam strategi bisnis dan manajemen risiko,” ujar Bob, dilansir dari laman resmi BSI, Sabtu, 4 Agustus 2025.
Menurut Bob, perbankan syariah memiliki keunggulan fundamental karena nilai-nilai ESG sangat selaras dengan Maqashid Syariah, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Tantangan utama terletak pada penerjemahan kontrak, struktur pembiayaan, serta prinsip etika syariah ke dalam metrik yang terukur dan diakui secara global sesuai kerangka IFRS.
“Bagi perbankan syariah, penerapan ESG sangat relevan karena nilai-nilainya sudah melekat dalam prinsip syariah. Tantangan kita adalah bagaimana mengubah nilai dasar itu menjadi sistem, kebijakan, dan metrik yang terukur agar diakui secara global. Prinsip syariah yang sejak awal menekankan pada keberlanjutan dan menghindari mudarat memberi kita modal yang kuat untuk memenuhi standar global ini dengan narasi yang khas,” tegas Bob.
Forum diskusi ini dirancang untuk menjadi wadah dialog kolaboratif yang mendalam mengenai persyaratan inti IFRS S1 (pengungkapan keberlanjutan) dan IFRS S2 (risiko iklim). Selain itu, forum ini juga membahas tantangan praktis dalam implementasi di operasional perbankan syariah dan peluang kolaborasi untuk pengembangan panduan teknis.
“Kami berharap, pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Keberlanjutan di bawah naungan Asbisindo menjadi platform permanen untuk berbagi wawasan, praktik terbaik, dan memberikan masukan konstruktif kepada regulator, memastikan perbankan syariah Indonesia tidak hanya siap, tetapi juga mampu memimpin dalam agenda keuangan berkelanjutan,” tutup Bob.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
