Pidie Jaya – Aliansi Pemuda Pidie Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk segera membuka laporan pertanggungjawaban (LPJ) serta rincian penggunaan anggaran kepada publik.
Desakan tersebut muncul karena hingga saat ini belum ada penjelasan yang terbuka mengenai realisasi penggunaan anggaran BTT dengan total sekitar Rp11.366.200.000.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha kepada media ini Jum’at 17/7/2026.
Rizha menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas ke mana anggaran tersebut disalurkan, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
” Kami meminta seluruh OPD penerima transfer anggaran BTT membuka laporan pertanggungjawaban beserta seluruh rincian kegiatan yang dibiayai dari anggaran tersebut. Sampai hari ini belum ada kejelasan yang disampaikan kepada publik mengenai penggunaan dana itu,” tegas Muhammad Rizha.
Menurutnya, transparansi merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Karena itu, Pemkab Pidie Jaya juga diminta menjelaskan sejauh mana pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran BTT yang telah disalurkan kepada masing-masing OPD.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya menilai keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat. Seluruh penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
” Dalam hal ini, Kami tidak sedang menuduh adanya penyimpangan. Namun, karena anggaran ini merupakan uang negara yang dikelola pemerintah, maka publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan ” ucap Rizha
Tambah Riza, jika memang telah dilaksanakan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk tidak membuka LPJ dan rincian kegiatannya kepada masyarakat. Kami juga meminta Pemkab Pidie Jaya memastikan seluruh OPD penerima anggaran BTT menyerahkan dan mempublikasikan LPJ tersebut secara lengkap sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya berharap Pemkab Pidie Jaya segera memberikan penjelasan resmi dan mempublikasikan seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT, termasuk LPJ dari setiap OPD penerima anggaran.
Lebih lanjut Riza mengatakan, keterbukaan informasi sebagai langkah untuk memastikan setiap rupiah uang negara di gunakan semata mata demi kebutuhan masyarakat bukan kepentingan pejabat, dan hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana tersebut.
” Keterbukaan informasi Langkah sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah ” pungkasnya (R).
