Aceh Timur – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menggelar pertemuan strategis dengan manajemen PT Pupuk Indonesia di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kamis (13/11/2025), untuk menindaklanjuti keluhan petani terkait kelangkaan pupuk dan harga yang melebihi ketentuan.
“Pertemuan ini kami lakukan untuk membahas kelangkaan pupuk, harga di atas HET, serta petani yang belum bisa membeli pupuk karena belum terdaftar di kelompok tani,” ujar Bupati Al-Farlaky, dilansir dari laman resmi Diskominsa Kabupaten Aceh Tmur, Sabtu, 15 November 2025.
Berdasarkan laporan PT Pupuk Indonesia, harga pupuk di kios resmi masih sesuai HET, sementara selisih harga yang muncul biasanya akibat biaya tambahan transportasi atau akomodasi. Di Aceh Timur, terdapat 14 kios resmi yang telah diverifikasi, namun tidak ditemukan pelanggaran berat sehingga belum ada yang diblacklist.
Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Penyuluhan, serta PT Pupuk Indonesia. “Saya sudah perintahkan Kepala Dinas untuk menggelar rapat koordinasi dengan kelompok tani dan PT Pupuk Indonesia di setiap wilayah kerja, agar distribusi pupuk lebih transparan dan petani memahami mekanisme penebusan menjelang masa tanam,” jelasnya.
Senior Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah Regional 1A, Benney Farlo, menambahkan, pihaknya rutin mengevaluasi kinerja distributor dan kios. “Kios yang terbukti menjual pupuk di atas HET akan langsung diblacklist. Saat ini, 21 kios di Aceh telah diblacklist, namun khusus di Aceh Timur belum ada pelanggaran yang mengarah pada sanksi,” ujar Benney.
Ia juga mengungkapkan, dari lebih 31 ribu petani terdaftar di Aceh Timur, sekitar 7.551 petani belum bisa menebus pupuk subsidi karena belum tercatat dalam RDKK. Benney menekankan, kolaborasi dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
“Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, insyaallah persoalan pupuk di Aceh Timur dapat terselesaikan,” tutup Benney.***
Editor: DahlanReporter: Syaiful AB
