Banda Aceh – Pemerintah Aceh melaporkan perkembangan positif dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, sementara pemerintah kini mengalihkan fokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.
Nasir menjelaskan, pembangunan Huntara telah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target 20.797 unit, atau sekitar 99 persen.
“Progres pembangunan hunian sementara hampir rampung. Saat ini perhatian Pemerintah Aceh mulai diarahkan pada percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak,” ujar Nasir.
Ia mengungkapkan, pembangunan Huntap saat ini masih berada pada angka 3,6 persen, dengan 397 unit telah terbangun dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Selain sektor perumahan, pemulihan infrastruktur transportasi juga terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi secara darurat. Sementara itu, 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah telah kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dari sisi pendanaan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 766 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan 353 paketatau 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Melalui desk bersama 10 kementerian dan lembaga yang berlangsung pada 22–23 Juli 2026, Pemerintah Aceh mengidentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Hingga saat ini, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh juga menyampaikan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Salah satunya adalah penguatan alokasi anggaran kementerian dan lembaga agar kesenjangan pendanaan dapat dipenuhi sehingga program prioritas dapat segera direalisasikan di lapangan.
Selain itu, Pemerintah Aceh mengusulkan percepatan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta distribusi barang dan jasa.
“Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional sehingga rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang,” katanya.
Nasir juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) pada setiap kementerian dan lembaga agar berbagai kendala teknis di lapangan dapat ditangani secara cepat, efektif, dan akuntabel.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh akan terus menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Editor: Dahlan
