BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menyepakati Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029 untuk diqanunkan.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPRA Zulfadli dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (21/8/2025) sore.
Usai mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi, Gubernur menegaskan bahwa RPJMA merupakan dokumen strategis yang sangat penting bagi pembangunan daerah.
“Rancangan Qanun ini adalah dokumen strategis yang penting untuk pembangunan Aceh yang berkelanjutan, inklusif, serta sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana diamanatkan UUPA,” ujar Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRA dan menyebutnya sebagai masukan berharga untuk penyempurnaan rancangan tersebut.
Mualem menjelaskan, penyusunan RPJMA 2025-2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari rancangan awal, konsultasi publik, Musrenbang, hingga harmonisasi dengan dokumen nasional serta fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menjadikan RPJMA sebagai dokumen partisipatif, terukur, dan berbasis data.
“Keberhasilan RPJMA bergantung pada implementasi yang tepat, sinergis, dan berkesinambungan. Karena itu, mari kita jaga semangat kolaborasi demi terwujudnya Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRA Zulfadli, dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, anggota DPRA, perwakilan Forkopimda, kepala SKPA, serta tamu undangan lainnya.***
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
