Lhokseumawe – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah dinilai menjadi salah satu harapan baru dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrem.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis mulai jenjang SD hingga SMA. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan tujuan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus dukungan kebutuhan dasar secara terpadu.
Salah seorang pemuda Kota Lhokseumawe, Faizar Rianda, mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat di Lhokseumawe memiliki potensi besar sebagai bentuk intervensi khusus pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
“Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Para siswa tentu memperoleh tempat tinggal, makanan, pakaian, perlengkapan belajar, serta layanan kesehatan secara gratis,” kata Faizar, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, konsep pendidikan yang terintegrasi tersebut dapat memberikan ruang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan secara lebih layak tanpa terbebani kebutuhan dasar selama mengikuti proses pembelajaran.
Namun demikian, Faizar menilai pelaksanaan program tersebut juga perlu mendapat perhatian dari sisi kebijakan publik. Menurutnya, terdapat potensi ketimpangan apabila alokasi anggaran dan perhatian pemerintah terlalu terpusat pada Sekolah Rakyat, sementara sekolah negeri yang sudah ada masih menghadapi berbagai persoalan sarana, prasarana, maupun kualitas layanan pendidikan.
“Jangan sampai muncul ketimpangan baru. Ketika perhatian dan anggaran pemerintah terlalu berfokus pada Sekolah Rakyat, sementara sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai,” ujarnya.
Selain persoalan pemerataan perhatian dan anggaran, kata Faizar, pemerintah juga perlu memperhitungkan keberlanjutan pembiayaan program tersebut dalam jangka panjang.
“Pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidik,” katanya.
Karena itu, Faizar menegaskan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi penerima program.
“Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya berbasis data, transparan, dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional,” pungkasnya.
Editor: DahlanReporter: Muhammad Iqbal
