Aceh Barat Daya – Wacana melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Barat Daya (Abdya) dinilai perlu dikaji secara matang.
Pengelolaan dapur MBG dinilai lebih tepat tetap dilakukan mitra yang memiliki fasilitas dan standar operasional yang jelas.
Orang tua murid, Zulkifly Ibrahim, mengatakan pelibatan kantin sekolah tanpa kesiapan standar kebersihan dan keamanan pangan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Menurutnya, sebagian kantin sekolah, terutama yang berada di desa, belum menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang memadai dalam pengolahan dan penyajian makanan.
“Kalau kantin dipaksakan membuat dapur seperti dapur MBG sekarang, tentu membutuhkan biaya besar. Modal awal yang dikeluarkan belum tentu kembali dalam tiga tahun,” kata Zulkifly.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memberatkan ibu-ibu yang selama ini mengelola kantin sekolah.
Apalagi, jumlah murid yang mereka layani hanya mencapai ratusan orang dalam satu sekolah.
Karena itu, Zulkifly menyarankan pemerintah tidak buru-buru mengalihkan fungsi dapur MBG kepada kantin sekolah.
Menurutnya, sistem kemitraan yang sudah berjalan lebih baik dipertahankan dengan memperkuat pengawasan.
“Yang paling penting pengawasannya benar-benar baik, mulai dari memasak, menyajikan sampai mengantar makanan ke sekolah,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan adanya mekanisme pemeriksaan makanan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Menurutnya, tenaga pengantar MBG dapat mengambil satu ompreng secara acak dari makanan yang akan dibagikan kemudian mencicipinya di depan guru sebelum makanan diserahkan kepada siswa.
Langkah tersebut, kata dia, dapat menjadi salah satu bentuk kontrol sederhana untuk memastikan makanan yang masuk ke sekolah dalam kondisi layak konsumsi.
Zulkifly menegaskan, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan alasan untuk menghapus program tersebut.
Selain Zulkifli, salah seorang komite sekolah di Abdya, RS Darmansyah menyebutkan, keberadaan MBG telah memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Permintaan terhadap sayuran, ikan, telur dan daging meningkat sejak program berjalan.
“Kalau MBG ditiadakan atau dihapus, perekonomian masyarakat bisa kembali tidak bergairah. Sekarang ekonomi petani, nelayan dan peternak mulai membaik karena ada permintaan dari program ini,” katanya.
Selain menyerap hasil produksi masyarakat, Darmansyah menyebut program MBG juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempertahankan dapur MBG yang dikelola mitra, sembari memperketat standar keamanan pangan dan pengawasan di setiap tahapan.
“Programnya jangan dihapus. Yang perlu diperbaiki adalah pengawasannya. Dapur tetap dikelola mitra yang memenuhi standar, kemudian kontrol dari proses memasak sampai makanan diterima anak-anak harus diperkuat,” katanya
Editor: RedaksiReporter: Abdul Rani
