Home / Pemerintah Aceh

Kamis, 20 Agustus 2026 - 21:37 WIB

Pemprov Aceh Dorong Penyelesaian Status Blang Padang melalui Jalur Hukum dan Koordinasi

mm Redaksi

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, bersama Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md, Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE, dan Kepala SKPA/Biro dan Instansi terkait, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP, MA, meninjau Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, bersama Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md, Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE, dan Kepala SKPA/Biro dan Instansi terkait, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP, MA, meninjau Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua DPRA Zulfadhli, sejumlah anggota DPRA, serta unsur terkait meninjau langsung kawasan Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026) sore.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi kawasan sekaligus membahas berbagai persoalan terkait status dan pengelolaan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.

Baca Juga :  Bahas Rencana Kerja Perekonomian, Sekda Aceh Bidik Investasi dari Rusia

Lapangan Blang Padang memiliki luas sekitar 8,9 hektare. Status lahan tersebut hingga kini belum bersertifikat dan masih menjadi bagian dari pembahasan terkait klaim tanah wakaf historis Masjid Raya Baiturrahman serta pengelolaannya oleh TNI AD.

Baca Juga :  AEF Agustus 2026 Bahas Percepatan Pemulihan Lahan Pertanian dan Ekonomi Aceh

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi lapangan sekaligus berdialog mengenai sejumlah opsi penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Aceh terus mendorong penyelesaian persoalan Blang Padang melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pihak terkait.

Upaya penyelesaian tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan aspek hukum, sejarah, kepentingan masyarakat, serta kemaslahatan Aceh.

Baca Juga :  Banjir Aceh Jaya, Pemerintah Aceh Gerak Cepat Salurkan Bantuan

Persoalan status Blang Padang sebelumnya juga telah menjadi perhatian berbagai pihak, terutama berkaitan dengan sejarah tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Pemerintah Aceh berharap proses koordinasi dan pembahasan yang dilakukan dapat menemukan titik temu sehingga memberikan kepastian hukum serta solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

MAA Aceh Kritik Penggunaan Baju Adat Aceh di Video Greetings Bulan Maria oleh Menag

Pemerintah Aceh

Puncak Hari Anak Nasional 2026 di Aceh Meriah, Ketua TP PKK Kampanyekan Permainan Tradisional

News

Ketua TP PKK Aceh Tinjau Lokasi Jembatan Krueng Sawang yang Ambruk, Direncanakan Segera Dibangun Kembali

Nasional

Wagub Aceh Dampingi Menko Polkam Tinjau Huntap Korban Banjir di Aceh Utara

Pemerintah Aceh

Mulai 10 April 2026, ASN Aceh Jalani Sistem Kerja WFH Berbasis Kinerja

Pemerintah Aceh

Ketua TP PKK Aceh Dorong Penyandang Disabilitas Berkreasi

Pemerintah Aceh

Kak Na: Abu Doto adalah Senior dan Tauladan Kita Semua

News

Fadhlullah: Gerindra Konsisten Bantu Rakyat, Kesehatan Prioritas Utama