Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat literasi keuangan, serta memanfaatkan pembiayaan secara produktif agar mampu berkembang dan naik kelas.
Hal tersebut disampaikan Illiza saat menghadiri Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar Kolaborasi PNM dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Aula OJK Provinsi Aceh, Jumat (14/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan.”
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Aceh Dady PerYoga, Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Lalu Dodot Patria Ary S, serta sejumlah pimpinan lembaga perbankan dan Pegadaian.
Illiza mengapresiasi kolaborasi OJK dan PNM dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Menurutnya, pengembangan usaha tidak cukup hanya mengandalkan tambahan modal, tetapi harus disertai pengetahuan, pendampingan, literasi keuangan, akses pasar, dan inovasi.
“Modal memang krusial sebagai pemicu awal, tetapi modal tanpa pengetahuan akan cepat habis tak berbekas,” ujar Illiza.
Ia menegaskan, pengembangan UMKM harus diarahkan agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dari usaha mikro menjadi kecil, kemudian menengah, hingga mampu memperluas pasar ke tingkat nasional dan internasional.
Karena itu, Illiza meminta pelaku UMKM mulai menertibkan pencatatan keuangan, meningkatkan kualitas dan kemasan produk, memanfaatkan teknologi digital, serta menggunakan pembiayaan secara sehat dan produktif.
Khusus kepada ibu-ibu peserta PNM Mekaar, Illiza berpesan agar tidak berkecil hati dengan skala usaha yang sedang dijalankan. Menurutnya, usaha yang dimulai dari rumah, warung sederhana, kerajinan, hingga penjualan melalui media sosial tetap memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi keluarga.
Ia berharap pembiayaan yang diterima melalui PNM dapat dijadikan modal untuk mengembangkan usaha, bukan digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
Illiza menyebutkan, Banda Aceh memiliki sekitar 47.450 UMKM aktif yang tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, jasa pendidikan, usaha digital, wisata bahari, dan perikanan.
“Tugas kita bersama adalah menghubungkan potensi-potensi ini dengan permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan jaringan pasar yang lebih luas,” katanya.
Penguatan UMKM tersebut, lanjut Illiza, sejalan dengan Program CEPAT (Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) dalam RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029.
Pemko Banda Aceh juga memperkuat keterampilan masyarakat melalui Banda Aceh Academy serta mendorong digitalisasi UMKM melalui Aplikasi Usaha Teman. Sepanjang 2026, berbagai pelatihan diberikan kepada pelaku usaha, mulai dari manajemen keuangan, branding dan konten digital, pembayaran QRIS, hingga legalitas dan perpajakan.
Dari sisi pembiayaan, Illiza menyampaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh pada 2025 mencapai Rp3,84 triliun untuk 41,34 ribu debitur. Sementara Banda Aceh menyerap sekitar Rp270 miliar untuk 2.080 debitur.
Meski demikian, masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam literasi keuangan, administrasi, dan pencatatan usaha. Karena itu, menurut Illiza, sinergi antara OJK, PNM, perbankan, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar akses pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang sehat dan berkelanjutan.
PKU Akbar tersebut diikuti 100 peserta terpilih. Kegiatan dirancang sebagai ruang peningkatan kapasitas pelaku usaha, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Para peserta mendapatkan materi literasi keuangan dari OJK mengenai kanal pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, pencatatan keuangan sederhana dari PNM, serta pelatihan penjualan secara daring.
Kegiatan juga diisi dengan showcase produk nasabah, penyerahan beasiswa, dan sertifikat halal untuk mendukung pengembangan usaha peserta.
Menutup sambutannya, Illiza mengajak seluruh pihak menjadikan PKU Akbar sebagai momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun perekonomian masyarakat Banda Aceh.
Ia meminta para peserta menerapkan ilmu yang diperoleh dengan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, mencatat transaksi secara tertib, menjaga kualitas produk, mengoptimalkan media sosial dan transaksi digital, serta terus melakukan inovasi.
“Pemerintah Kota Banda Aceh siap membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya demi mewujudkan UMKM Banda Aceh yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.
Editor: Dahlan
