Aceh Besar – Persoalan ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Besar menjadi sorotan masyarakat. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar terkait keluhan tersebut.
Masyarakat meminta Dinas Kesehatan memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi stok obat di puskesmas, termasuk langkah yang telah dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi.
Selain persoalan stok, publik juga mempertanyakan penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan pada tahun berjalan. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui besaran anggaran, mekanisme pengadaan, hingga realisasi penggunaannya.
“Kami berharap ada keterbukaan kepada publik terkait anggaran pengadaan obat-obatan, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan,” ujar seorang warga.
Masyarakat juga meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pengawasan dan penelusuran apabila dalam proses pengadaan maupun penggunaan anggaran ditemukan indikasi penyimpangan.
Namun, dugaan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Perwakilan YARA Aceh Besar, Muhammad Nur, berharap persoalan ini segera mendapat respons serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, ketersediaan obat merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi obat berjalan baik, anggaran dikelola secara transparan, dan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling utama adalah memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Jika ada persoalan dalam pengadaan atau distribusi obat, harus segera dijelaskan dan diperbaiki secara terbuka,” tegas Muhammad Nur.
Editor: Dahlan
