Jakarta – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh menggelar Seminar Nasional Peugah Haba Energi bertajuk “Membangun Kesepahaman di Tengah Polemik Pengembangan Blok Andaman” di Waroeng Aceh Garuda, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). Seminar yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 170 peserta, terdiri atas lebih dari 100 peserta secara daring dan 74 peserta secara luring.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala SKK Migas, Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Dr. Ir. Surya Darma, MBA, serta Founder DEM Aceh sekaligus Aktivis Energi, Didi Supriadi, ST, sebagai narasumber. Seminar dibuka melalui welcoming speech Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, dan dipandu oleh Ketua Umum Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia (MKEI), Awaf Wirajaya, ST., M.Han.
Seminar ini menjadi ruang dialog untuk membangun kesamaan persepsi di tengah berkembangnya berbagai pandangan mengenai pengembangan Blok Andaman, khususnya terkait pembahasan Plan of Development (PoD) Tahap I. Diskusi menghadirkan perspektif regulator, akademisi, praktisi, dan generasi muda guna merumuskan langkah strategis agar pengembangan Blok Andaman mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi Aceh dan Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, menegaskan bahwa DEM Aceh mendukung pengembangan Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, menurutnya, pengembangan tersebut harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi Aceh melalui pembangunan industri hilir berbasis gas tanpa menghambat percepatan investasi yang sedang berjalan.
Faizar menilai perdebatan mengenai pilihan skema pengembangan, baik menggunakan Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Onshore Processing Facility (OPF), maupun skema hybrid, harus tetap mengacu pada kajian teknis, aspek keselamatan, regulasi, dan keekonomian. Yang terpenting, kata dia, proses penyelesaian Plan of Development (PoD) tidak berlarut-larut sehingga investasi dapat segera direalisasikan dan kepercayaan investor tetap terjaga.
Menurut Faizar, percepatan produksi gas harus berjalan beriringan dengan persiapan hilirisasi industri di Aceh. Melalui pengembangan industri petrokimia, metanol, amonia, pupuk, dan berbagai industri turunannya, Blok Andaman diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Faizar juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala SKK Migas, Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, yang tetap meluangkan waktu menjadi narasumber secara daring meskipun sedang menjalankan tugas kedinasan di Pekanbaru.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, yang telah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen SKK Migas dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, khususnya generasi muda Aceh,” ujar Faizar.
Dalam paparannya, Kepala SKK Migas, Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, menjelaskan bahwa selain aspek teknis dan komersial, pengembangan Blok Andaman juga harus memperhatikan aspek kebijakan dan regulasi yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa karena wilayah kerja Blok Andaman berada di luar batas 12 mil laut, maka sesuai ketentuan yang berlaku pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Meski demikian, menurut Djoko, pengembangan Blok Andaman tetap memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi nasional sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi, menarik investasi, serta menciptakan multiplier effect bagi masyarakat Aceh.
Sementara itu, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Dr. Ir. Surya Darma, MBA, menegaskan bahwa pengalaman pengembangan Blok Masela yang membutuhkan waktu hampir 26 tahun hingga terealisasi harus menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak mengulangi keterlambatan serupa dalam pengembangan Blok Andaman.
Menurut Surya Darma, gas lepas pantai Andaman merupakan aset strategis yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjadi jembatan menuju transisi energi yang lebih hijau. Proyek tersebut diyakini akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional maupun Aceh apabila dijalankan berdasarkan prinsip good business practices, didukung kemudahan birokrasi, iklim investasi yang kondusif, kepastian berinvestasi, serta diiringi dengan penyiapan sumber daya manusia lokal sejak dini agar mampu menjadi bagian utama dalam pengembangan dan pengoperasian industri energi masa depan.
Founder DEM Aceh sekaligus Aktivis Energi, Didi Supriadi, ST, mengatakan bahwa polemik mengenai PoD Tahap I seharusnya menjadi momentum menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan, bukan justru mempertajam perbedaan pandangan.
“PoD I bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pengembangan Blok Andaman. Karena itu, strategi yang disusun hari ini harus mampu menjawab kebutuhan jangka panjang Aceh, bukan hanya kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
Didi menegaskan bahwa Aceh tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil gas, tetapi harus berkembang menjadi pusat industri berbasis gas yang menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi yang berlangsung, DEM Aceh merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang merupakan hasil sintesis berbagai pandangan dari regulator, akademisi, praktisi, dan generasi muda. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi para pemangku kebijakan dalam mendorong percepatan pengembangan Blok Andaman yang tetap mengedepankan kepastian investasi, penguatan hilirisasi, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi Aceh dan Indonesia.
Dalam seminar tersebut, DEM Aceh menyampaikan lima rekomendasi strategis, yakni mengalokasikan sebagian produksi gas Blok Andaman sebagai bahan baku industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, menyusun skema harga gas yang kompetitif melalui kontrak jangka panjang guna menarik investasi industri hilir, menyusun Master Plan Industrialisasi Blok Andaman–KEK Arun, membentuk forum koordinasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA, SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama, pengelola KEK Arun, akademisi, serta dunia usaha, dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan vokasi, sertifikasi, serta pelatihan sesuai kebutuhan industri migas dan petrokimia.
Menutup kegiatan, moderator menyampaikan bahwa diskusi yang berlangsung menunjukkan adanya semangat bersama untuk membangun masa depan energi Aceh melalui dialog yang konstruktif. Melalui Seminar Nasional Peugah Haba Energi ini, DEM Aceh berharap polemik pengembangan Blok Andaman dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi, mempercepat investasi berdasarkan kajian teknis terbaik, serta meletakkan fondasi hilirisasi industri berbasis gas sehingga Blok Andaman mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. (TA)
