Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal sebagai kunci utama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026). Rakor tersebut diikuti seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten/kota se-Aceh sebagai forum penguatan koordinasi dan tata kelola lembaga.
“Dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, Baitul Mal merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis karena lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Oleh sebab itu, pengelolaan dana umat harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai contoh, Dek Fadh menyinggung pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf kepada masyarakat Aceh sesuai dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan.
“Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena ikrar wakafnya sudah jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap menjaga amanah tersebut,” katanya.
Selain menyoroti aspek transparansi, Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi insentif bagi perusahaan untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.
“Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis pendapatan Baitul Mal akan meningkat sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan Rakor Baitul Mal se-Aceh bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten/kota.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan Baitul Mal, salah satunya belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di daerah.
“Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal,” katanya.
Muhammad Yunus menjelaskan bahwa hingga kini sumber penerimaan Baitul Mal masih didominasi zakat profesi yang berasal dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh agar menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.
“Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Melalui Rakor tersebut, Baitul Mal Aceh berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara Baitul Mal provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan profesional sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat di Aceh.
Editor: Dahlan
