Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh itu didukung oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women). Workshop diikuti 145 peserta yang terdiri atas perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Illiza mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan pembangunan yang semakin nyata bagi Kota Banda Aceh sebagai kawasan perkotaan pesisir. Berbagai ancaman seperti banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi, gangguan layanan dasar, penurunan kualitas lingkungan, hingga tekanan terhadap mata pencaharian masyarakat membutuhkan kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan responsif gender.
Menurutnya, penyusunan RAD-GPI menjadi bagian penting dalam mendukung arah pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029, penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),” ujar Illiza.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga dari implementasi nyata dalam bentuk kebijakan, program, dan pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Illiza menambahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membangun daerah yang tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus menjamin keadilan bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga.
“Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Melalui program prioritas bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan anak untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar,” tutupnya.
Melalui penyusunan RAD-GPI tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus menjamin kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan daerah.
Editor: Dahlan
