Simeulue – Ketua DPRK Simeulue, Rasmanudin H Rahamin, menyatakan keprihatinannya atas belum terwujudnya pembangunan Pelabuhan atau Dermaga desa Pulau Siumat yang sangat dinanti masyarakat setempat, Rabu (11/6/2025).
Hal itu disampaikan dalam kesempatan penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2024 di Gedung BPK Perwakilan Aceh, Lampineung, Banda Aceh.
Rasman menegaskan bahwa kegagalan pembangunan pelabuhan pada tahun lalu bukan sekadar persoalan infrastruktur biasa, melainkan mengancam urat nadi konektivitas dan kehidupan ekonomi masyarakat di Pulau Siumat.
“Saya merasa sangat sedih karena tahun lalu pelabuhan itu gagal dibangun. Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi menyangkut urat nadi konektivitas masyarakat Siumat. Tahun ini, kami sudah meminta dan mendesak agar pelabuhan itu segera dibangun,” ujarnya usai menerima LHP BPK.
Ketua DPRK Simeulue itu juga mengapresiasi kinerja BPK yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Simeulue meski masih terdapat beberapa catatan.
Menurut Rasman, hasil ini harus menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan secara lebih optimal.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK yang sangat objektif dan profesional dalam memberikan opini. Mari kita jadikan tahun depan Simeulue meraih WTP tanpa catatan. Saya mengajak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja lebih optimal,” pungkas Rasman.
Sorotan serius terhadap pembangunan Pelabuhan Pulau Siumat menunjukkan bahwa DPRK Simeulue menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah pulau kecil, guna memastikan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.
Editor: Redaksi
