Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar, meminta penjelasan langsung dari Pemerintah Aceh terkait alasan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Penyelenggaraan dan Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang digelar di Pendopo Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).
Dalam forum itu, Wali Nanggroe juga meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sejumlah unsur turut dimintai pandangan, di antaranya Polda Aceh, Kabinda Aceh, tokoh agama, hingga akademisi.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melainkan sebagai langkah penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Tujuan pergub ini adalah menata ulang data berdasarkan DTSEN. Data ini ditetapkan presiden dan semua lembaga harus mengacu pada data ini. Ada empat provinsi yang juga mengacu pada data tersebut,” kata M Nasir.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh perlu melakukan penyesuaian anggaran mengingat keterbatasan fiskal daerah, serta adanya alokasi anggaran yang bersifat terikat sehingga tidak dapat digunakan secara fleksibel.
Meski demikian, M Nasir menyampaikan bahwa setelah melalui evaluasi dan pertimbangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah memutuskan untuk mencabut Pergub tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Aceh akan menerbitkan regulasi baru untuk menghentikan Pergub JKA yang sebelumnya berlaku.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh menegaskan bahwa persoalan JKA tidak hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“JKA bukan hanya soal administrasi anggaran. Saya harap semua aspirasi ditampung dan pemerintah harus hadir menjaga stabilitas daerah serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah,” ujar Malik Mahmud.
Ia juga mengingatkan kembali sejarah panjang perjuangan dan konflik yang pernah terjadi di Aceh, mulai dari masa peperangan dengan kerajaan lain, penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang, hingga konflik bersenjata pada era DI/TII dan GAM.
Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar, meminta penjelasan langsung dari Pemerintah Aceh terkait alasan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Penyelenggaraan dan Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang digelar di Pendopo Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).
Dalam forum itu, Wali Nanggroe juga meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sejumlah unsur turut dimintai pandangan, di antaranya Polda Aceh, Kabinda Aceh, tokoh agama, hingga akademisi.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melainkan sebagai langkah penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Tujuan pergub ini adalah menata ulang data berdasarkan DTSEN. Data ini ditetapkan presiden dan semua lembaga harus mengacu pada data ini. Ada empat provinsi yang juga mengacu pada data tersebut,” kata M Nasir.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh perlu melakukan penyesuaian anggaran mengingat keterbatasan fiskal daerah, serta adanya alokasi anggaran yang bersifat terikat sehingga tidak dapat digunakan secara fleksibel.
Meski demikian, M Nasir menyampaikan bahwa setelah melalui evaluasi dan pertimbangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah memutuskan untuk mencabut Pergub tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Aceh akan menerbitkan regulasi baru untuk menghentikan Pergub JKA yang sebelumnya berlaku.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh menegaskan bahwa persoalan JKA tidak hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“JKA bukan hanya soal administrasi anggaran. Saya harap semua aspirasi ditampung dan pemerintah harus hadir menjaga stabilitas daerah serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah,” ujar Malik Mahmud.
Ia juga mengingatkan kembali sejarah panjang perjuangan dan konflik yang pernah terjadi di Aceh, mulai dari masa peperangan dengan kerajaan lain, penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang, hingga konflik bersenjata pada era DI/TII dan GAM.
Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar menjaga stabilitas daerah melalui komunikasi yang baik serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar menjaga stabilitas daerah melalui komunikasi yang baik serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Editor: Dahlan
