Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama GeRAK Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga sebagai ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (10/5/2026).
Forum diawali dengan penyampaian policy brief dari sejumlah perwakilan masyarakat yang mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan perempuan, hingga kebencanaan.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara inklusif dan berkeadilan.
“Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi bentuk kepedulian bersama terhadap Kota Banda Aceh,” ujar Illiza yang hadir didampingi Sekda Kota Banda Aceh, Jalaluddin, para asisten, dan sejumlah kepala dinas.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan kota karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
“Masukan masyarakat menjadi bahan refleksi agar pelayanan publik benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh warga,” katanya.
Dalam sektor pendidikan, Illiza menyoroti persoalan pungutan liar, perundungan, serta sistem zonasi sekolah yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat.
Ia menyebut Pemko Banda Aceh telah menerbitkan surat edaran larangan pungutan pada satuan pendidikan yang diperkuat dengan sosialisasi dan kanal pengaduan masyarakat.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan berjalan lebih adil dan nyaman bagi peserta didik,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah kota juga terus melakukan peningkatan fasilitas layanan serta edukasi kepada masyarakat terkait akses pelayanan BPJS Kesehatan.
Selain peningkatan fasilitas, Illiza menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
“Kami terus mendorong pembinaan tenaga kesehatan agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki empati dalam memberikan pelayanan,” katanya.
Sementara di sektor ekonomi, Pemko Banda Aceh mencatat realisasi investasi mencapai Rp167,7 miliar dari 1.197 proyek kegiatan ekonomi.
Menurut Illiza, pemerintah juga terus memperkuat program pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, serta intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Namun akses permodalan dan perlindungan masyarakat dari praktik rentenir maupun pinjaman online masih menjadi perhatian yang perlu diperkuat,” ujarnya.
Dalam upaya mengurangi risiko banjir, Pemko Banda Aceh terus memperkuat sistem drainase kota. Pada 2025, pemeliharaan drainase dilakukan sepanjang 90,6 kilometer dan pada 2026 ditargetkan mencapai 58,3 kilometer disertai pembangunan saluran baru di sejumlah titik.
“Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi titik genangan,” kata Illiza.
Di sektor lingkungan, pemerintah kota juga terus mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan menuju konsep zero waste city serta peningkatan ruang terbuka hijau.
Menutup sambutannya, Illiza menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh untuk terus membangun kota dengan pendekatan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Kami melihat forum ini bukan sebagai kritik semata, tetapi energi bersama untuk memastikan pembangunan Banda Aceh benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” demikian Illiza.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka. Warga dari berbagai kalangan tampak antusias menyampaikan aspirasi dan masukan langsung kepada pemerintah kota.
Editor: Dahlan
